DEPOK | suaradepok.com—Aroma menyengat langsung menyergap siapa saja yang melintas di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Depok. Bagi warga sekitar dan para pedagang, tumpukan sampah yang menggunung bukan lagi sekadar pemandangan yang merusak estetika, melainkan beban harian yang sudah mencapai batas toleransi mereka.
Sabtu (23/5/2026) lalu menjadi puncak dari kegerahan itu. Paguyuban Warga Cisalak Pasar bersama para pedagang akhirnya bersuara lantang. Mereka tidak lagi bisa berkompromi dengan kiriman sampah yang diduga kuat berasal dari luar wilayah mereka. Sebab menurutnya ini sebuah “invasi limbah” yang membuat kapasitas TPS lokal jebol.
Di tengah kepulan aroma tak sedap, Munir Doank, perwakilan warga setempat, menyampaikan keresahan mendalam yang mewakili tetangga-tetangganya. Ada tiga tuntutan utama yang mereka layangkan, yang intinya adalah mengembalikan hak warga atas lingkungan yang bersih.
“TPS ini harus diprioritaskan untuk warga Cisalak Pasar. Jangan sampai jadi tempat pembuangan dari luar kelurahan,” tegas Munir.
Warga menengarai bahwa melonjaknya volume sampah terjadi karena longgarnya pengawasan, sehingga truk-truk dari luar wilayah dengan leluasa membuang muatan di sana. Selain pembatasan wilayah asal sampah, warga mendesak adanya pemagaran fisik di area TPS dan pengaturan jam operasional yang ketat.
“Harus ada jam operasional yang jelas dan lokasi dipagari agar tidak kembali meluber ke jalan. Jika ada yang buang sampah di luar jam operasional, itu indikasinya sampah ilegal,” tambah Munir.
Jeritan dari Cisalak langsung memicu gelombang respons di Balai Kota. Reni Siti Nuraeni, yang kini telah resmi menakhodai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok secara definitif, langsung menginstruksikan langkah darurat.
Hanya berselang dua hari setelah protes warga, Senin (25/5/2026), pasukan oranye dikerahkan untuk melakukan operasi bersih (opsih) guna memangkas gunungan sampah yang meluber ke fasilitas umum. Namun, Reni sadar betul bahwa sekadar menyapu hilir tidak akan menyelesaikan masalah. Pasar Cisalak memiliki magnet besar, dan tata kelolanya berada di bawah bendera dinas lain.
“Kemarin sih kita opsih kan, jadi keadaan karena sudah numpuk, mau enggak mau kita rapihkan. Tapi ke depannya nanti kami akan diskusi dengan Disdagin (Dinas Perdagangan dan Perindustrian), bagaimana nih nanganin sampah-sampah yang ada di pasar,” ungkap Reni, usai ditemui acara pelantikan.
Di bawah kepemimpinannya, DLHK Depok mencoba menatap masa depan dengan strategi yang lebih sistemik. Salah satu terobosan strategis yang tengah digodok adalah menyentuh akar rumput melalui optimalisasi anggaran lokal. Reni melirik potensi besar dari dana bantuan RW sebesar Rp300 juta untuk dijadikan stimulus pemilahan sampah sejak dari dapur rumah tangga.
“Nanti untuk dana RW, pengolahan sampah mulai dari pemilahan, Insya Allah untuk ke depan kita akan komunikasikan dengan Bappeda supaya bisa menjadi kegiatan yang sifatnya mandatori (wajib),” jelasnya.
Melibatkan masyarakat dalam urusan sampah memang gampang-gampang susah. Sadar akan potensi resistensi, DLHK Depok menyiapkan ruang kultural bertajuk “Suling” (Suara Lingkungan). Lewat forum dialog berkala ini, pemerintah ingin duduk bersama komunitas lokal, mendengarkan keluh kesah, sekaligus mengedukasi warga secara persuasif, termasuk memanfaatkan jagat digital lewat media sosial.
Kini, ruang komunikasi telah dibuka lebar, baik lewat tatap muka langsung maupun saluran digital. Bagi warga Cisalak Pasar, komitmen ini adalah angin segar yang dinanti. Harapannya sederhana, agar esok hari, mereka bisa bernapas lebih lega tanpa bayang-bayang bau menyengat dari TPS di balik rumah mereka. (Guntur Bulan)
