DEPOK |suaradepok.com – Gerakan Depok Bersatu (Gedor) kembali mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kota Depok dalam menegakkan aturan soal investasi.
Pernyataan itu diutarakan salah satu petinggi Gedor Depok, Cahyo Putranto Budiman usai menerima bukti bahwa KOAT Kafe tetap beroperasi ditengah papan atau plang segel masih tertancap di lokasi.
“Ini bener loh, Pemkot atau Satpol-PP Depok dilecehkan pengelola Koat Kafe, benar-benar tanpa harga diri sama sekali dibuatnya,” kata Cahyo kepada suaradepok.com, Sabtu (3/1/2026).
Cahyo juga mengatakan hingga kini Koat Kafe terkesan menjadi salah satu pengecualian Pemkot Depok dalam hal penertiban dan penegakkan peraturan daerah (perda).
Padahal sebut Cahyo, pihaknya hingga kini selalu mengapresiasi langkah Pemkot Depok dalam hal peningkatan PAD Kota Depok melalui investasi.
“Khususnya dengan langkah pak Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah yang aktif melakukan sidak ke beberapa tempat usaha yang diduga tidak memiliki izin lengkap, itu sangat kami apresiasi,” tutur Cahyo.
Koat Kafe diibaratkan Cahyo seperti ruang tersendiri dalam pagar yang bebas dari penertiban ditengah gencarnya Pemkot Depok menegakkan aturan.
“Kepada pedagang kaki lima, Satpol-PP brutal. Ini Koat Kafe yang jelas-jelas melanggar, bahkan mencopot plang segel yang mengandung unsur pidana kok diam saja, aneh banget kan?,” paparnya.
Geramnya Cahyo kepada ketegasan Satpol-PP Depok dinilai selaras dengan minimnya pengawasan dari Legislatif setempat. DPRD Depok melalui Komisi A yang membidangi hal tersebut terkesan tidak peduli.
Suaradepok.com berkali-kali telah berusaha meminta keterangan dari Ketua Komisi A, Khairullah Ahyari namun yang bersangkutan tidak pernah berhasil ditemui di kantornya.
Ketika dihubungi melalui seluler puluhan kali, Khairullah Ahyari tetap tidak pernah memberikan sedikitpun respon. (Guntur Bulan)
