suaradepok.com | Depok — Polemik pengadaan buku “Mengenal SAE (Sampah Ekonomis) bersama Boni” di Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Kota Depok kian memanas. Dugaan adanya intervensi pihak luar atau “kepala dinas bayangan” mencuat setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok membantah terlibat dalam peredaran buku tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, bersama Kabid SD, Zakkya, mengklaim pihak Disdik tidak tahu-menahu soal pengadaan, mekanisme pembelian, maupun sumber anggaran buku SAE. Disdik mengaku tengah menelusuri aliran dana dan proses pendistribusian buku tersebut di lapangan.
Bantahan Disdik mendatangkan sorotan tajam dari publik dan kalangan aktivis. Aktivis Jari Pandawa Depok, Gita Kurniawan, mengungkapkan dugaan adanya keterlibatan figur berinisial M yang bertindak di balik distributor PT Rafasa BM. Figur M yang disebut-sebut sebagai kerabat dekat Wali Kota Depok sekaligus Tim 11 Sukses Pilkada 2024 diduga memfasilitasi pembelian buku oleh para Kepala SDN melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di platform SIPLah.
Transaksi pembelian buku SAE tersebut disinyalir memanfaatkan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat tahun 2025 dan 2026.
Depok dan K3S memicu kritik keras dari warga Depok, Handiyana. Ia mempertanyakan legitimasi peredaran buku yang menjangkau seluruh SDN se-Kota Depok.
“Untuk itu, bilamana Disdik Depok membantah, K3S juga menolak mengatakan bahwa itu arahan mereka, lalu atas izin siapa buku ini dapat beredar? Jelas, ini ada intervensi dari pihak luar? Ada tekanan kah?” ujar Handiyana.
Handiyana menambahkan, “Ada apa kok seperti proyek pesanan yang memerintahkan satuan pendidikan SDN se-Kota Depok harus beli buku ini, memangnya sekolah tidak ada pilihan buku lain?”.
Ia menilai fenomena ini mempertontonkan kesan seolah ada figur “kepala dinas bayangan” yang posisinya lebih kuat dibanding Kadisdik definitif.
“Jangan sampai kepala dinas atau pejabat negara diatur atau diperintah oleh sebagian orang untuk memperkaya kelompoknya atau dirinya sendiri,” tegas Handiyana.
Atas dasar itu, ia mendesak transparansi penuh dari pihak dinas. “Kalau tidak mampu mengungkap ini secara transparan, sebaiknya Wahid Suryono mundur saja jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, memalukan,” ujar Handiyana.
Di sisi lain, keabsahan buku SAE dipastikan bermasalah. Kepala Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemendikdasmen, Supriyatno, menegaskan bahwa buku karangan Cing Ikah, buku “Mengenal SAE (Sampah Ekonomis) bersama Boni”, belum lulus penilaian dari Pusbuk Kemendikdasmen, sehingga dinilai belum layak edar.
Penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku yang belum lulus penilaian tersebut dinilai melanggar Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan, serta mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).
Handiyana juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Depok untuk proaktif mengusut kasus ini tanpa bersikap pasif.
“Ya itu contohnya buku SAE, padahal dugaan pelanggaran hukum ada di situ, kok diam saja dengan alasan menunggu laporan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang terseret dalam dugaan intervensi pengadaan buku SAE tersebut belum memberikan klarifikasi secara terbuka. (Redaksi)
