suaradepok.com | CIBINONG — Pengadilan Negeri (PN) Cibinong menggelar sidang kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok energi hijau yang menyeret tiga petinggi PT Econext Ventures Indonesia (EVI). Dalam persidangan tersebut, para korban secara tegas menolak permohonan penangguhan penahanan para terdakwa dan mendesak majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal atas kerugian masif yang mereka alami.
Tiga terdakwa yang menduduki kursi pesakitan yakni PNJ selaku pendiri perusahaan (Terdakwa 3), FR selaku Direktur Marketing (Terdakwa 2), dan SP selaku tenaga marketing (Terdakwa 1). Berdasarkan perkara yang teregister dengan Nomor 673/Pid.B/2026/PN Cbi, ketiganya dijerat pasal penipuan dan penggelapan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penolakan penangguhan penahanan disampaikan langsung oleh perwakilan korban melalui surat resmi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Cibinong. Korban menegaskan keberatan jika para terdakwa ditangguhkan penahanannya mengingat sebaran korban yang sangat luas.
“Ya, kami merasa keberatan dengan pengajuan penundaan penahanan. Karena korbannya ini bukan satu wilayah, tapi dari berbagai wilayah. Sudah terlalu banyak korbannya,” tegas salah satu perwakilan korban di PN Cibinong, Selasa (10/11/2026).
Ulah para terdakwa dinilai telah merusak sendi-sendi perekonomian keluarga para korban secara masif. Karena itu, mereka menuntut keadilan yang sepadan.
“Kita sih mengharapkan dengan keadilan yang seadil-adilnya, hukuman seberat-beratnya. Karena dengan perlakuan mereka mengakibatkan kami ini sekarang dalam krisis ekonomi. Apapun yang dilakukan mereka itu merugikan kami dan keluarga,” ujarnya.
Selain mendesak hukuman maksimal, para korban menyoroti perbedaan penanganan hukum di tingkat kepolisian. Korban menyesalkan lambatnya proses di Polda Metro Jaya yang dinilai stagnan selama lebih dari satu tahun, berbanding terbalik dengan Polda Jawa Barat yang bergerak cepat melimpahkan berkas perkara ke PN Cibinong.
“Kami sangat menyesalkan dengan adanya keterlambatan-keterlambatan proses di Polda Metro. Dengan adanya slogan dari Pak Kapolri sekarang bahwa ‘Polisi bersama rakyat’, kita berharap juga Polda Metro untuk menyikapinya secara lebih serius lagi,” ungkap RJ, salah seorang korban.
Menanggapi peluang penyelesaian melalui keadilan restoratif (restorative justice) yang diatur dalam KUHP baru, para korban secara tegas menutup rapat pintu damai tersebut. Mereka menilai para terdakwa sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik sejak awal penanganan kasus.
“Secara KUHP yang baru, itu memang diberikan kesempatan tersebut, tapi kami sendiri sudah pesimis akan menjalani proses restorative justice tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya laporan sampai detik ini, itu sudah 1 tahun, artinya mereka sendiri pun tidak ada memikirkan untuk berdamai dengan para korban,” tegasnya.
Para korban sepakat untuk terus menyuarakan kasus ini ke publik agar mendapatkan perhatian luas sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat.
“Artinya, kita ini harus bekerja sama sesama korban agar kasus ini bisa di-blow up di media. Karena dengan cara seperti itulah mungkin mata Indonesia bisa fokus bahwasanya scamming-scamming seperti ini masih ada,” tambah perwakilan korban.
Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), aksi kejahatan terstruktur ini dijalankan dalam kurun waktu antara 6 Mei 2025 hingga September 2025 di kawasan Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus operandi dilakukan dengan memanfaatkan tren green economy, menjanjikan keuntungan harian hingga bulanan melalui proyek fiktif daur ulang plastik hingga panel surya.
Kendati mengantongi akta notaris dan pengesahan Kementerian Hukum, PT Econext Ventures Indonesia terbukti tidak pernah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu korban lainnya berinisial A bersama AS, terperdaya usai mengikuti presentasi di Menara 165, Jakarta Selatan. Total kerugian khusus dari laporan korban di Polda Metro Jaya mencapai Rp13.107.233.266, dan ditaksir melampaui Rp25 miliar jika diakumulasikan secara nasional.
Sebelum persidangan di PN Cibinong bergulir, sejumlah korban telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan kejelasan laporan mereka. Salah seorang korban berinisial DP mengaku bergabung sejak Februari 2025 setelah ditawari oleh temannya dengan iming-iming keuntungan harian, mingguan, maupun bulanan.
Selain keuntungan periodik, anggota juga diiming-imingi cashback berupa klaim voucher yang diklaim dapat dicairkan dalam mata uang dolar AS. Sementara itu, anggota melakukan pengisian saldo (top-up) menggunakan rupiah berdasarkan konversi di aplikasi. Namun, harapan meraih untung buyar setelah aplikasi investasi tersebut mendadak terkunci.
“Sejak 18 September 2025 aplikasi sudah tidak bisa diakses. Uang saya tertahan di sana,” kata DP kepada awak media di Polda Metro Jaya, Senin (2/11/2026).
DP mengaku mengalami kerugian pribadi sekitar Rp700 juta. Ia juga mewakili ratusan korban lain dalam pelaporan tersebut dengan total kerugian kelompok mencapai Rp5,7 miliar.
Hal senada disampaikan R, perwakilan korban lainnya. Persoalan mulai muncul pertengahan Agustus 2025 saat anggota kesulitan menarik dana (withdraw). Pihak pengelola awalnya beralasan sedang terjadi pemeliharaan sistem (maintenance). Kendala tersebut berlarut-larut hingga aplikasi benar-benar mati total pada September 2025.
Merasa curiga, R bersama istrinya sempat mendatangi kantor EVI di Menara 165, TB Simatupang, Jakarta Selatan. Namun, mereka tidak mendapatkan penjelasan memuaskan. Istri R kemudian resmi membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada 19 September 2025.
Meski telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pada 23 September 2025 dan 16 Oktober 2025, R mengaku belum memperoleh kepastian hukum yang jelas.
“Kami berharap ada tindakan tegas dan penanganan yang berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat yang sudah melapor justru terus-menerus harus mengulang proses tanpa mendapatkan kepastian,” ujar R.
Sementara itu, korban lain berinisial DV mengaku tergiur memutar kembali modal dan keuntungannya karena tergiur nilai pengembalian yang besar. Ia menanggung kerugian pokok sekitar Rp400 juta.
“Semakin besar dana yang kita masukkan, semakin besar pula keuntungan yang dijanjikan,” tutur DV.
Guna memperkuat proses penyidikan, para korban telah memback-up dan menyiap seluruh dokumen pendukung. Bukti-bukti tersebut meliputi tangkapan layar akun aplikasi, bukti transfer bank, riwayat pembelian produk teknologi hijau, hingga rekaman percakapan ajakan bergabung.
“Kami hanya berharap ada kepastian. Sudah terlalu lama persoalan ini berjalan. Kami ingin ada percepatan dan kejelasan agar nasib para korban tidak terus terkatung-katung,” pungkas R.
(Guntur Bulan)
