suaradepok.com | DEPOK — Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok bergerak cepat merespons pengaduan yang dilayangkan oleh Ketua LSM KAPOK, Sandi Butar-Butar. Pengaduan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran kode etik dan benturan kepentingan (conflict of interest) yang menyeret Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus ketua Komisi A DPRD Kota Depok, H. Edi Masturo, S.E.
Sandi menjelaskan, Ketua BK DPRD Kota Depok, Qonita Lutfia, membenarkan bahwa pihak sekretariat telah menerima berkas surat pengaduan dari LSM KAPOK secara resmi. Saat ini, BKD tengah menyiapkan langkah awal berupa penyusunan jadwal rapat internal dewan.
”Surat sudah masuk dan sudah saya minta staf untuk menjadwalkan waktu rapat internal. Cuma memang sedang disesuaikan waktunya,” ujar Sandi sambil membacakan isi pesan ketua BK DPRD Depok, Qonita Lutfia. Minggu, (8/11/2026).
Sebelumnya, Sandi Butar-Butar resmi melayangkan pengaduan ke BKD setelah menerima aspirasi dan keluhan dari sejumlah anggota dewan lainnya. Sandi menegaskan, langkah yang diambilnya murni untuk menegakkan keadilan dan kode etik kedewanan di DPRD Kota Depok, bukan didasari sentimen pribadi.
”Bukan kepada Abang saja, takutnya nanti akan ada kecemburuan sosial. Karena saya telah memberikan surat kepada Badan Kehormatan Dewan terkait adanya pengaduan beberapa dewan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Abang,” kata Sandi dalam keterangannya.
Inti persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan peran Edi Masturo yang disinyalir menjabat sebagai Ketua Pembina di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan membawahi Tim Percepatan Investasi di Kota Depok. Aktivitas tersebut dinilai melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi A tempat Edi bertugas.
”Kenapa dewan mengadu ke saya? Itu sesuai SOP, karena Bapak Haji Edi Masturo selaku ketua pembina di beberapa LSM yang membawahi tim percepatan investasi di Kota Depok,” tambah mantan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tersebut.
Sandi berharap Pimpinan DPRD serta BKD Kota Depok dapat bertindak tegas demi menjaga marwah lembaga legislatif. Sementara itu, hingga berita update ini diturunkan, H. Edi Masturo belum memberikan tanggapan resmi terkait pengaduan tersebut. (Guntur Bulan)
