Depok – suaradepok.com
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok terus berupaya memastikan kebijakan daerah berpihak pada kepentingan masyarakat.
Untuk itu, mereka aktif melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi warga, termasuk dalam acara yang digelar di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Minggu (02/03/2025).
Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan, pihaknya bertanggung jawab memastikan kebijakan ekonomi daerah berjalan sesuai aturan serta berdampak positif bagi warga. Salah satu fokus utama Komisi B adalah pengawasan terhadap sektor perdagangan dan industri.
“Kami ingin memastikan UMKM mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk permodalan, pelatihan, maupun kemudahan regulasi,” ujar Hamzah, usai sosialisasi serap aspirasi warga.
Selain itu juga, Komisi B berperan dalam pengelolaan ketahanan pangan, pertanian, dan peternakan.
Hamzah menilai intervensi pemerintah diperlukan agar petani dan peternak lokal dapat berkembang. Oleh karena itu, Komisi B terus mendorong program yang memperkuat sektor tersebut, termasuk subsidi dan pelatihan bagi pelaku usaha.
Di bidang keuangan daerah, perpajakan, dan retribusi, Komisi B turut mengawasi penggunaan anggaran serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Menurut Hamzah, kebijakan yang dibuat harus tetap berorientasi pada kepentingan warga.
“Kami ingin pendapatan daerah meningkat, tapi tetap berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Komisi B juga memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan dan optimal demi kesejahteraan warga. Dirinya menekankan pentingnya pemanfaatan aset pemerintah secara tepat guna agar tidak terbengkalai atau disalahgunakan.
Dalam sektor penanaman modal dan dunia usaha, Hamzah menyebut regulasi yang jelas dan transparan menjadi kunci utama dalam menarik investor ke Kota Depok.
Namun, ia menegaskan, investasi yang masuk harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Investasi itu penting, tapi kami pastikan manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat Depok,” kata Hamzah.
Di sektor pariwisata, Komisi B juga melihat adanya potensi besar yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hamzah menilai, wisata berbasis budaya dan lingkungan dapat dikelola lebih baik agar memberikan manfaat bagi perekonomian lokal.
Ke depan, Hamzah memastikan Komisi B akan terus memperkuat pengawasan dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada warga.
“Kami akan terus turun ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memastikan kebijakan yang kami buat benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.(Wahyu gondrong)
