suaradepok.com | JAKARTA – Praktik kepemimpinan dalam organisasi sering kali terjebak pada penyimpangan makna. Kekuasaan yang sejatinya adalah instrumen teknis, kerap disalahartikan sebagai takhta pribadi. Hal tersebut menjadi sorotan tajam dalam opini terbaru yang dirilis oleh pengamat organisasi, Eko Bintara Saktiawan.
Dalam tulisannya, Eko menegaskan bahwa relasi hierarkis dalam sebuah lembaga seharusnya dipandang sebagai simpul keterikatan sosial, bukan alat untuk menundukkan manusia lain.
Jabatan Bukan Identitas Abadi
Mengutip pemikiran sosiolog dunia seperti Émile Durkheim dan Max Weber, Eko menjelaskan bahwa kewenangan seharusnya melekat pada jabatan (rasional-legal), bukan pada individu. Ia menyebut fenomena di mana pemimpin sering kali terjebak dalam “ilusi ketinggian.”
“Seringkali didapati, superordinat terjebak pada ilusi ketinggian, mengira dirinya pusat, bukan bagian dari sistem,” tulis Eko dalam opininya. Menurutnya, ketika wewenang berubah menjadi penindasan, organisasi kehilangan ruh profesionalnya.
Mengenal Istilah ‘Insuperordinasi’
Satu poin menarik yang diangkat adalah kritik mengenai standar ganda dalam pelanggaran organisasi. Selama ini, dunia kerja sangat akrab dengan istilah insubordinasi (pembangkangan dari bawah). Namun, Eko memperkenalkan sebuah otokritik bagi para pemimpin: Insuperordinasi.
“Kita mengenal ‘insubordinasi’ sebagai pelanggaran dari bawah, namun tak pernah benar-benar mengakui ‘insuperordinasi’ dari atas,” tegasnya.
Hal ini merujuk pada penyimpangan wewenang oleh pemimpin yang merasa berhak mengubah perintah profesional menjadi tuntutan personal.
Dampak Erosi Budaya Kerja
Eko mengingatkan bahwa kesalahan memaknai jabatan akan melahirkan distorsi yang berbahaya. Hubungan yang seharusnya bersifat kolaboratif berubah menjadi dominasi. Akibatnya, ekosistem kerja menjadi beracun:
* Rasa hormat berganti menjadi keterpaksaan.
* Loyalitas bergeser menjadi ketakutan.
* Kinerja kehilangan ruh pengabdiannya.
Menutup opininya, ia mengutip kalimat legendaris Abraham Lincoln: “Jika ingin mengetahui karakter seseorang, beri ia kekuasaan.” Pesan ini menjadi pengingat bagi setiap pemangku jabatan bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk menertibkan peran demi tujuan bersama, bukan panggung untuk memuaskan ego pribadi.
Tulisan Eko Bintara Saktiawan ini menjadi alarm bagi para pemimpin di berbagai sektor—baik pemerintahan maupun swasta—untuk kembali pada fungsi “melayani” daripada “dilayani”. Integritas organisasi sangat bergantung pada bagaimana pemegang wewenang menjaga amanah tersebut tetap pada koridor profesional. (Guntur Bulan)
