DEPOK | suaradepok.com
Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Hj. Qonita Lutfiyah, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (24/2/2026). Ia menyoroti buruknya koordinasi dan kedisiplinan OPD yang kerap mangkir dalam rapat kerja bersama legislatif.
Dalam interupsinya, Qonita menegaskan bahwa kehadiran OPD dalam rapat resmi merupakan bagian dari mekanisme konstitusional. Ketidakhadiran tanpa alasan jelas dinilai menghambat fungsi pengawasan DPRD dan memperlambat penyelesaian persoalan publik di lapangan.
“Beberapa kali kami merasa diabaikan karena undangan tidak dihadiri dan tidak ada kabar yang jelas. Padahal, tugas kami di Komisi A adalah memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Qonita.
Qonita menjelaskan bahwa DPRD banyak menerima laporan langsung dari masyarakat yang membutuhkan klarifikasi teknis dari dinas terkait. Menurutnya, masalah di lapangan tidak dapat diselesaikan secara sepihak tanpa pembahasan bersama pemangku kebijakan teknis.
Ia menilai sikap tidak kooperatif sejumlah OPD berpotensi memicu kesalahpahaman informasi dan menghambat pengambilan keputusan yang tepat sasaran. “Banyak kondisi di lapangan yang membutuhkan pembahasan bersama agar keputusan yang diambil tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Mengingat kejadian ini telah berulang, Qonita secara resmi meminta Wakil Wali Kota Depok untuk menyampaikan nota keberatan ini kepada Wali Kota Depok. Ia mendesak adanya evaluasi tegas terhadap kepala perangkat daerah yang dinilai tidak disiplin dalam memenuhi undangan resmi legislatif.
Langkah ini diambil demi menjaga marwah lembaga DPRD serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Qonita berharap ke depannya tercipta komunikasi yang lebih profesional dan saling menghargai peran kelembagaan.
Menutup interupsinya, politisi ini menekankan pentingnya kerja sama yang solid untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Depok. Ia menginginkan agar tidak ada lagi rapat resmi yang diabaikan tanpa konfirmasi di masa mendatang demi kepentingan pelayanan publik yang lebih maksimal. (Guntur Bulan)
