DEPOK | suaradepok.com– Anggota DPRD Depok, Fraksi PKS, H. Khairulloh Ahyari, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Kota Depok yang dinilai mengabaikan masyarakat kecil melalui penghapusan sejumlah program sosial. Selain itu, Khairulloh juga menyoroti adanya pengkotak-kotakan di tingkat akar rumput yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa. Kritik tersebut disampaikan dalam acara PKS Coffee Talk yang digelar di kawasan Kelapa Dua, Cimanggis, Sabtu (9/5/2026).
Khairulloh yang juga Ketua Komisi A DPRD Depok, menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang menghapus atau mengubah program-program yang bersentuhan langsung dengan warga miskin. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah program Santunan Kematian.
Khairulloh menyebut program ini hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp1,8 miliar per tahun, namun sangat berarti bagi warga miskin sebagai bentuk kehadiran negara saat tertimpa musibah.
Ia membandingkan perlakuan pejabat terhadap tokoh besar yang wafat dengan warga kurang mampu yang sering terabaikan. Terungkap pula adanya pengurangan drastis jumlah pembimbing rohani dari 2.000 orang menjadi hanya 600 orang.
“Tolong program yang bersentuhan langsung dengan rakyat miskin dihidupkan kembali. Jangan korbankan kepentingan rakyat miskin hanya demi menyesuaikan dengan tagline perubahan,” tegas Khairulloh.
Pada forum yang sama, anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, memaparkan fenomena “pengkotak-kotakan” yang terjadi di lingkungan warga. Ia menilai hal ini dipicu oleh perbedaan pilihan politik yang berujung pada pengucilan warga dalam kegiatan lingkungan.
“Kami melihat sepertinya terjadi disintegrasi bangsa di tingkat bawah. Ada kegiatan di lingkungan, tapi karena berbeda warna (politik), mereka tidak dilibatkan, bahkan sampai tingkat RT dan RW,” ungkap Ade.
Selain masalah sosial, Ade Firmansyah juga mengkritik kinerja pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang dinilai belum maksimal. Beberapa poin yang menjadi catatan pengawasan DPRD. Diantarannya, Masih ditemukan keluhan warga mengenai perilaku oknum petugas saat melayani masyarakat. Tidak berhenti disitu, Proses penyelesaian administrasi yang dinilai lambat dan belum efisien. Untuk itu Ade berharap Pemkot Depok untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih cepat dan terbuka.
“Sudah seharusnya kita memberikan pelayanan terbaik, karena pada dasarnya kita adalah pelayan masyarakat,” tutup Ade. (Guntur Bulan)
