DEPOK | suaradepok.com — Paguyuban pengusaha properti lokal Lintas Property mengeluhkan rumit dan lamanya proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Depok. Lambatnya alur perizinan tersebut dinilai sangat merugikan para pengembang yang beroperasi di wilayah Sawangan, Cipayung, hingga Cilodong.
Anggota Paguyuban Lintas Property, Erik Maulana, menuturkan bahwa hambatan utama terletak pada syarat Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakan waktu lama, serta rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok yang sering kali ditolak tanpa alasan transparan.
“Harus ada Pertimbangan Teknis dari BPN yang memakan waktu cukup lama, bisa 6 sampai 8 bulan. Proses pembuatan IMB/PBG juga harus meminta rekomendasi dari PUPR Kota Depok. Itu pun banyak teman-teman yang tidak disetujui tanpa kejelasan yang pasti. Ini sangat merugikan kami,” tegas Erik saat ditemui dalam acara Silaturahmi Lintas Property di Depok. Sabtu, (15/8/2026).
Erik menilai regulasi perizinan di bawah kepemimpinan Wali Kota Depok Supian Suri semakin mempersulit pelaku usaha lokal, padahal tidak ada perubahan mendasar pada undang-undang maupun peraturan daerah terkait. Kondisi ini dinilai menciptakan dilema bagi para pengembang.
“Kami yang tergabung dalam Paguyuban Lintas Property sangat kecewa atas kebijakan Pemerintah Kota Depok. Bukan tidak mau membuat izin, tetapi memang sulit. Waktunya sangat lama juga menjadi kendala,” ujar Erik. “Kalau disetujui, kami pun tidak masalah. Kami bangun rumah pakai izin dipersulit. Apalagi tidak buat IMB/PBG malah menyalahi aturan menurut Pemkot Depok. Lalu kami harus bagaimana?” tambahnya, dilansir purnamanews.com.
Padahal, menurut Erik, sektor properti lokal memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok melalui pajak jual beli dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Keberadaan pengembang juga memberikan kontribusi buat Pemkot Depok dari pajak jual beli maupun BPHTB. Lantas seakan-akan tidak diperhitungkan,” katanya.
Atas dasar itu, Lintas Property mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa jika Pemkot Depok tak kunjung memberikan kepastian dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha lokal.
“Jika Pemkot Depok tidak bisa menaungi kami sebagai pengusaha lokal, maka dalam waktu dekat kami akan demo besar-besaran ke Pemkot Depok, dalam hal ini Dinas Perizinan,” pungkas Erik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan maupun tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Depok, BPN, maupun Dinas PUPR terkait keluhan yang disampaikan pihak pengembang. (Red)

