suaradepok.com | DEPOK — Lambannya penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) oleh Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menuai sorotan tajam dari praktisi hukum, Andi Tatang Supriyadi. Lemahnya koordinasi antarinstansi ini dinilai tidak hanya menghambat pelayanan perizinan dan investasi, tetapi juga mengancam para pengusaha properti dengan kerugian besar serta berpotensi memangkas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.
Menurut Andi Tatang, keterlambatan birokrasi ini menciptakan efek domino yang merugikan pengembang mulai dari proses perizinan, pembangunan, pemasaran, hingga transaksi perbankan.
“Jangan sampai pengusaha properti yang sudah menginvestasikan miliaran rupiah justru menjadi korban lambannya birokrasi,” tegas Andi Tatang, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari verstek.id.
Ia menyoroti lemahnya sinergi antara BPN dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, di mana instansi terkait kerap berlindung di balik batas kewenangan masing-masing. Padahal, DPMPTSP sangat membutuhkan dokumen Pertek dari BPN untuk memproses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Kota Depok, Abdul Rahman (Abra), menyatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan BPN guna mendorong percepatan pelayanan.
Kendati demikian, Andi Tatang menilai rapat koordinasi saja belum cukup tanpa adanya langkah konkret, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta kepastian tenggat waktu penyelesaian berkas.
“Koordinasi harus menghasilkan solusi, bukan saling melempar tanggung jawab,” ujar Andi Tatang, seraya mengingatkan bahwa pelayanan publik wajib berlandaskan asas kepastian hukum dan transparansi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keterlambatan tanpa alasan sah ini dinilai dapat dikategorikan sebagai dugaan maladministrasi.
Lebih lanjut, Andi Tatang mendesak Wali Kota Depok untuk turun tangan mengevaluasi koordinasi antarperangkat daerah sekaligus memperkuat komunikasi dengan BPN sebagai instansi vertikal pusat.
Ia memperingatkan bahwa iklim investasi yang tidak memberikan kepastian administratif akan berdampak langsung pada tertundanya pembangunan, yang pada gilirannya merugikan penerimaan daerah melalui sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi.
“BPN, DPMPTSP, dan dinas terkait harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini secara nyata. Jangan sampai ego sektoral dan buruknya komunikasi birokrasi mengorbankan kepentingan masyarakat serta dunia usaha,” pungkasnya. (Guntur Bulan)

