suaradepok.com | DEPOK — Tokoh publik sekaligus Ketua LSM KAPOK, Sandi Butar-Butar, resmi melayangkan surat pengaduan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok. Laporan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran kode etik dan aturan perundang-undangan yang melibatkan anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, H. Edi Masturo, S.E.
Dalam video pernyataannya, Sandi menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan atas dasar sentimen pribadi, melainkan untuk menindaklanjuti keluhan dan aduan dari sejumlah anggota dewan lainnya.
“Bukan kepada Abang saja, takutnya nanti akan ada kecemburuan sosial. Karena saya telah memberikan surat kepada Badan Kehormatan Dewan terkait adanya pengaduan beberapa dewan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Abang,” ujar Sandi, Kamis, (5/11/2026).
Inti dari pengaduan tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi legislatif yang dinilai dilampaui oleh H. Edi Masturo. Sandi membeberkan bahwa yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Pembina di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membawahi Tim Percepatan Investasi di Kota Depok.
Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ranah tugas dan kewenangan Komisi A DPRD tempat Edi Masturo bertugas, sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
“Kenapa dewan mengadu ke saya? Itu sesuai SOP, karena Bapak Haji Edi Masturo selaku ketua pembina di beberapa LSM yang membawahi tim percepatan investasi di Kota Depok,” tambah Sandi yang juga eks petugas pemadam kebakaran Kota Depok.
Melalui pelaporan resmi ini, Sandi meminta Pimpinan DPRD Kota Depok mulai dari Ketua hingga Wakil Ketua serta Ketua BKD DPRD Kota Depok untuk bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut.
Sampai berita ini dipublikasikan, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Depok yang dimaksud belum menanggapi priha laporan tersebut.
Selain itu, langkah tegas dari BKD dinilai sangat penting untuk menjaga keadilan internal antar-anggota legislatif serta menegakkan aturan hukum dan kode etik kedewanan di Kota Depok. (Guntur Bulan)
