suaradepok.com | DEPOK – Jagat maya sempat dihebohkan oleh beredarnya rekaman video yang memperlihatkan salah seorang anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berinisial IM kedapatan bermain aplikasi TikTok saat sidang rapat paripurna berlangsung pada 2 November 2026 lalu.
Video yang pertama kali diunggah oleh salah satu pengguna TikTok tersebut menuai sorotan tajam dari warganet dan masyarakat Kota Depok. Meskipun unggahan video serta sejumlah pemberitaan terkait telah diturunkan (takedown), peristiwa tersebut tetap memicu perbincangan publik mengenai etika dan kedisiplinan wakil rakyat saat menjalankan tugas persidangan.
Merespons polemik tersebut, Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok telah mengambil langkah penegakan etik. Ketua BKD DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiah, menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil IM untuk dimintai klarifikasi sekaligus menjatuhkan sanksi.
“Untuk yang masalah itu sudah kita selesaikan sudah kita panggil untuk kita berikan peringatan lisan,” ujar Qonita saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, Koordinator Depok Parliament Watch, Pardong, menilai bahwa sidang paripurna merupakan forum resmi yang seharusnya diikuti dengan penuh keseriusan dan rasa tanggung jawab, bukan justru dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan agenda persidangan.
“Ini perbuatan memalukan dan membuat muak masyarakat. Sidang seharusnya diikuti dengan serius, bukan untuk main-main. Kami sangat kecewa. Ini perbuatan biadab. Mereka digaji menggunakan uang rakyat, sehingga sudah seharusnya menjalankan tugas untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan malah bermain-main seperti ini,” tegas Pardong, dikutip JBDTBnews.com.
Tindakan anggota legislatif yang bermain media sosial saat rapat paripurna pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, karena dinilai tidak menjaga ketertiban, martabat, serta kehormatan lembaga persidangan.
Merujuk pada peraturan perundang-undangan (UU MD3 / UU Pemerintahan Daerah) serta Tata Tertib DPRD, penjatuhan sanksi terhadap anggota dewan yang terbukti melanggar kode etik dilakukan secara bertingkat sesuai dengan bobot pelanggarannya:
• Teguran Lisan: Sanksi administratif paling ringan yang disampaikan langsung oleh Badan Kehormatan Dewan kepada anggota dewan yang bersangkutan, sebagaimana yang dijatuhkan dalam kasus ini.
• Teguran Tertulis: Peringatan resmi secara tertulis apabila pelanggaran dinilai cukup serius mencederai etika persidangan.
• Pemberhentian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD): Pencopotan jabatan dari pimpinan atau keanggotaan di komisi, Badan Anggaran (Banggar), maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
• Pemberhentian Sementara: Penonaktifan sementara dari status keanggotaan DPRD dalam kurun waktu tertentu.
• Pemberhentian Tetap (PAW): Sanksi terberat berupa Pergantian Antarwaktu jika pelanggaran dikategorikan berat atau dilakukan berulang kali meski telah menerima sanksi sebelumnya.
Selain sanksi kelembagaan dari BKD, mekanisme disiplin juga dapat ditempuh secara internal oleh partai politik atau fraksi yang menaungi anggota dewan tersebut, mulai dari penerbitan Surat Peringatan (SP), evaluasi penugasan, hingga penarikan kader melalui mekanisme PAW apabila dinilai merugikan citra partai di mata publik. (Guntur Bulan)

