Imam Musanto Klarifikasi Panggilan BK DPRD Depok, Ketua BK: Sudah Diberikan Teguran Lisan

Share

suaradepok.com | DEPOK—Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Imam Musanto, telah memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok untuk memberikan klarifikasi menyusul viralnya kabar dirinya yang dinilai bermain TikTok saat Rapat Paripurna berlangsung. Dalam keterangannya, Imam menyampaikan permohonan maaf atas kelalaiannya dan menyatakan bahwa aktivitas tersebut dilakukan untuk melihat berita terkini di media sosial, seraya berjanji tidak mengulanginya.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026), Imam Musanto menjelaskan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan kronologi di hadapan BK DPRD Kota Depok.

“Iya Bu… saya sudah memenuhi panggilan pihak BK DPRD Kota Depok, dan saya sudah melakukan klarifikasi pada hari Jumat 13 November 2026. Saya sampaikan permohonan maaf saya atas kelalaian saya saat Rapat Paripurna berlangsung saya melihat medsos, melihat berita-berita terkini di medsos, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan saya kembali,” ujar Imam saat dikonfirmasi awak media.

Menurutnya, BK DPRD Kota Depok meminta keterangan terkait kronologi kejadian dan memberikan saran agar peristiwa serupa tidak terulang, yang ia terima.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto, menyatakan pihaknya juga akan memanggil Imam Musanto untuk dimintai klarifikasi internal dan menjatuhkan teguran atas ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas kedewanan.

“Kami akan panggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi atas sesuatu yang terjadi dan tentunya akan ada teguran atas ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas kedewanan, semoga hal ini tidak terjadi lagi,” kata Heridianto.

Sebelumnya, ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiah telah mengambil langkah penegakan etik. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil Imam Musanto untuk dimintai klarifikasi sekaligus menjatuhkan sanksi.

“Untuk yang masalah itu sudah kita selesaikan sudah kita panggil untuk kita berikan peringatan lisan,” ujar Qonita saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Di sisi lain, penggunaan media sosial atau bermain TikTok oleh anggota dewan saat Rapat Paripurna kerap memicu sorotan publik dan penilaian terkait kepatuhan terhadap etika kedewanan. Dari sudut pandang tata tertib dan kode etik, aktivitas yang dinilai mengurangi fokus dalam forum resmi berpotensi dikaitkan dengan kedisiplinan, tanggung jawab jabatan, serta menjaga marwah lembaga DPRD. Namun, penetapan ada atau tidaknya pelanggaran etik secara formal bergantung pada ketentuan tata tertib serta kode etik yang berlaku dan penilaian pihak berwenang berdasarkan konteks serta fakta kejadian. (Redaksi)

 

 

 

Read more

Pos Terkait