Mediasi Buntu, Gugatan PMH Edmon Johan Lanjut ke Meja Hijau, Kuasa Hukum Bakal Saling Buka Pembuktian

Share

suaradepok.com | DEPOK — Upaya mediasi dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata terkait sengketa Musyawarah Kota (Mukota) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Depok resmi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan (deadlock).

Gugatan yang dilayangkan oleh Edmon Johan terhadap Miftah Sunandar kini berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Depok.

Setelah menjalani empat kali proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak sepakat untuk menguji argumentasi hukum masing-masing di meja hijau.

Kuasa Hukum Edmon Johan, Siswadi SH, MH, menjelaskan bahwa mediasi merupakan kewajiban dalam hukum acara perdata. Namun, karena tidak ada titik temu, perkara harus berlanjut ke persidangan.

“Di dalam hukum acara perdata diwajibkan untuk mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan ini sudah berlangsung selama empat kali mediasi. Namun pada akhirnya batal juga, artinya deadlock. Jadi tidak ketemu mediasi itu, tidak ketemu perdamaian itu,” ujar Siswadi saat ditemui.

“Maka, insyaallah nanti di minggu depan tanggal 19 akan masuk dalam pokok perkara,” tambahnya.

Mengenai akar masalah, Siswadi memaparkan bahwa Mukota KADIN Depok dinilai berjalan tidak sesuai prosedur. Kliennya, yang semula merupakan anggota KADIN dan didaulat menjadi ketua atau Pelaksana Tugas (PLT), merasa dirugikan akibat adanya pergantian kepanitiaan baru tanpa persetujuan.

“Jadi sidang tanggal 19, tanggal 19 ini lebih kepada masih pembacaan gugatan ya, Mas, ya. Pembacaan gugatan juga biasanya sebagaimana hukum acaranya, selalu akan ada penawaran apakah ada perubahan atau perbaikan gugatan atau tidak. Kalau tidak, jadi besok akan ada jawaban. Nah, ketika sudah jawab-menjawab dan lain sebagainya, nah, situlah ruang untuk menentukan nanti hakim atau majelis hakim, apakah gugatan kita masuk dalam, apa, masuk dalam substansi kebenaran bahwa gugatan kita dikabulkan atau tidak, begitu, Mas,” jelasnya.

Meski masuk ke pokok perkara, Siswadi mengingatkan bahwa ruang perdamaian tetap terbuka.

“Kalau saya perlu tambahkan bahwa begini, Mas, gugat-munggugat ini kan hal yang sebenarnya biasa. Namun dalam proses ini, sesuai dengan hukum acara juga, selama proses ini berjalan, memang masih dimungkinkan untuk berdamai sepanjang belum pada kesimpulan, itu kalau dalam hukum acara perdata yang sekarang ini, begitu, Mas,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa hubungan personal antarpihak sebenarnya dalam kondisi baik.

“Sebenarnya secara personal, baik-baik saja sih hubungannya saya melihatnya. Saya sebagai kuasa hukum juga saya melihatnya personalnya sangat baik antara tergugat dengan penggugat itu hubungannya sangat bagus gitu. Ya, tapi karena ini mungkin menyangkut masalah prinsip organisasi mungkin, ya, ya inilah perlu diluruskan dan dibenarkan, begitu, Mas,” sambungnya.

“Harapan saya semuanya bisa diselesaikan dengan baik, hasil dari putusan ini berpihak pada kami,” pungkas Siswadi.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Miftah Sunandar, Andi Tatang Supriyadi, justru menyambut positif tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi. Menurutnya, hal ini memperjelas jalur hukum yang harus ditempuh tanpa perlu tawar-menawar di luar materi persidangan.

“Kami justru senang mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Sekarang perkara masuk ke pokok perkara. Tidak perlu lagi bicara uang kompensasi, tawaran jabatan, atau bentuk penyelesaian lainnya. Mari kita buktikan di hadapan majelis hakim siapa yang memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat,” tegas Andi Tatang, dilansir Versteak.id.

Andi menambahkan bahwa pihaknya siap menguji seluruh argumen dan alat bukti resmi di hadapan majelis hakim.

“Persoalan ini bukan sekadar tawar-menawar kepentingan. Kalau memang merasa benar, buktikan di pengadilan. Kami siap menghadapi gugatan ini sampai ada putusan,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pembuktian yang sah sesuai hukum acara perdata.

“Pengadilan bukan tempat menguji siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu membuktikan dalil hukumnya. Kami percaya proses persidangan akan memberikan kejelasan terhadap persoalan ini,” pungkas Andi Tatang. (Guntur Bulan)

 

Read more

Pos Terkait