suaradepok.com | DEPOK – Organisasi Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kota Depok bersama Balai Wartawan (Balwan) menggelar kegiatan berbagi berkah bersama anak yatim piatu di bulan suci Ramadhan. Meski acara berjalan khidmat dan lancar, penyelenggara menyayangkan absennya perwakilan Pemerintah Kota Depok dalam kegiatan sosial tersebut yang diadakan di balwan Depok. Kamis, (12/3/2026).
Ketua DPC IPJI Kota Depok, Anis Muriany, menyampaikan apresiasinya kepada rekan-rekan media yang hadir. Namun, ia memberikan catatan kritis terhadap sikap pemerintah yang dinilai mulai mengkotak-kotakkan organisasi profesi wartawan di Kota Depok.
“Tapi catatan juga buat kami, kami jujur aja dari organisasi IPJI merasa bahwa selama ini kan kita dengan pemerintah kan mitra, ya kan? Tapi kayaknya kami dikotak-kotakin gitu. Di satu sisi bahwa acara-acara seperti ini paling tidak pemerintah yang kita undang, ya kan, paling tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Karena di mana bahwa kita ini kan adalah wartawan yang memang menjadi pilar dengan pemerintah,” ujar Anis Muriany di sela-sela acara.
Anis menambahkan bahwa kejadian ini bukan yang pertama kalinya. Ia merasa pada kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah saat ini, perhatian terhadap seluruh elemen jurnalis mulai berkurang.
Tapi sejauh ini saya lihat sudah dua kali kami buat ya dari organisasi IPJI, tidak ada satu pemerintah yang hadir bersama-sama dengan kita, padahal undangan itu kan sudah kami sampaikan jauh-jauh hari. Dan saya mengambil satu kesimpulan bahwa pada pemerintahan Idris-Imam saat ini juga kurang apa, kurang respek sama kami gitu,” tegasnya.
Terkait adanya isu miring mengenai upaya “memiskinkan wartawan” dalam lima tahun ke depan, Anis menanggapi dengan santai dan meminta wartawan tetap berpegang pada kode etik dan undang-undang.
“Ah, kalau saya pikir kalau untuk permasalahan itu kembali kepada kualitas dan kuantitas kita sebagai wartawan, ya kan? Karena kita wartawan kita berbuat saja, kita menulis, kita kritik pemerintah, ya kan? Kita nggak usah takut, kita jurnalis punya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 kok,” tambah Anis.
Senada dengan IPJI, Koordinator Balai Wartawan Kota Depok, Wahyudin, juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan atau intervensi terhadap para pencari berita di lapangan. Ia berharap pemerintah tidak lagi melihat wartawan berdasarkan kelompok tertentu.
“Sejauh ini sih saya sebagai Koordinator Balai Wartawan menanggapi begini loh. Masih adanya perbedaan antara wartawan satu dengan wartawan kedua. Maksud saya gini, lupakanlah Pilkada, lupakanlah apa dinamika yang lama, kita bangun yang baru. Hayu kita wujudkan Depok supaya ke depan kita tetap melakukan yang terbaik baik pemberitaan Pak Wali dan Pak Wakil Kota maupun pemberitaan yang lainnya. Tapi tidak ada lagi intervensi atau ada pilih-pilih (pilih kasih). Wartawan ini diundang, wartawan ini tidak diundang,” tutur Wahyudin.
Ia pun berpesan agar para jurnalis tetap independen dan terus berkarya melalui tulisan meski harus mengambil peran sebagai oposisi jika diperlukan.
“Kalau memang dia tetap tidak mau, membedakan, kita masing-masing punya media, kita bisa oposisi kok, kita bisa melakukan yang terbaik. Yang penting teman-teman tetap semangat, buktikan tulisannya, jangan kendor,” pungkasnya.
Kegiatan santunan ini ditegaskan sebagai agenda tahunan yang dilakukan secara swadaya dan mandiri oleh IPJI dan Balai Wartawan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama di bulan Ramadhan. (Gubul)
