Depok | suaradepok.com
Seorang warga Kecamatan Beji, Juli Efendi menyindir kinerja Kepala Kantor (kakan) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok yang dinilai tidak sesuai realita.
Bahkan, Juli menyoal hasil uji survei BPN yang mengklaim sebagai lembaga berorientasikan kepada hasil. Sebab, saat ini sedang marak laporan terkait dugaan kasus surat tanah yang bermasalah.
“Coba buka data, 1.500 bidang sertifikasi aset Pemkot Depok pada tahun 2025 berapa target yang sudah tercapai? Jangan hanya cuap-cuap dong. Bila aset Pemkot Depok saja belum beres, bagaimana dengan masyarakat?,” ucapnya.
Kemudian, masih kata Juli, kinerja Kakan BPN Kota Depok semasa Indra Gunawan, selama 2023 berhasil melakukan sertifikasi aset Pemkot Depok sebanyak 1.000 bidang dengan kurun waktu empat bulan, terhitung Agustus sampai Desember.
Merujuk 7.790 berkas tunggakan yang terjadi di masa kepemimpinan Indra Gunawan, atau sebelum Budi Jaya Silalahi menjabat.
“Endingnya keren, Pak Indra dan Pemkot nerima penghargaan langsung dari tangan Ketua KPK RI di tahun 2024,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo mendukung BPN untuk bekerja lebih baik dalam pelayanan ke masyarakat.
“Sangat mendukung BPN untuk lebih meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Depok,” singkatnya.
Sebelumnya, Kakan BPN Kota Depok, Budi Jaya, (Kakan BPN Depok Sekarang – red) mengungkapkan tidak akan membuang waktu kerja dengan sebatas retorika. Bahkan, ia mengaku telah menyelesaikan ribuan berkas tunggakan tanah yang terjadi di Kota Depok.
“Ini bukan sekadar penurunan angka, tapi pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi. Bagi kami, pelayanan publik harus cepat, tepat, dan akuntabel. Penurunan tunggakan ini bukan hanya soal angka, namun tentang kepercayaan masyarakat kepada institusi,” ujarnya saat kegiatan bersama wartawan, beberapa waktu kemarin. (Guntur Bulan)
