DEPOK | suaradepok.com – Rencana Pembangunan Fly Over (FO) Margonda pada 2026 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali memunculkan opini publik. Kali ini, datang dari warga Mampang, Pancoran Mas bernama Sutrisno.
Bukan hanya mengkritisi soal skema pembiayaan pembangunan FO Margonda, pria yang akrab disapa Mastris tersebut mengatakan pembangunan FO Margonda telah mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dasar Warga Depok.
Ia lantas menyebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana tidak peduli pada bidang pendidikan dan lebih mementingkan pembangunan FO Margonda.
“Paling sederhana, Kelurahan Mampang dan Pancoran Mas tidak memiliki SMPN Negeri hingga kini. Jika peremerintahan ini memegang konsep perubahan, harusnya dua Kelurahan yang dimaksud dibangun SMPN dong, itu baru perubahan,” kata Mastris, Minggu (23/11/2025).
Mastris juga menyinggung Bappeda tidak memiliki proyeksi yang tepat dalam membuat skema pembangunan yang merata di setiap sudut Kota Depok. Hal itu masih ia lihat dari seputar rencana pembangunan SMPN di dua kelurahan yang dimaksud.
“Paling tidak, ada lah info-info pemerintah akan bangun sekolah negeri tingkat menengah di kelurahan yang saya maksud tadi,” ujarnya.
Dari itu, Mastris meminta Wali Kota Depok agar mengevaluasi para pejabat yang gagal paham dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Jangan sampai ada narasi pak wali tidak peduli dunia pendidikan. RSSG program sangat bagus, tapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan,” bebernya.
Sementara, warga Depok lainnya bernama Didit Wahyu Nurdianysah mengaku mendukung pembangunan FO Margonda sebagai solusi utama masalah kemacetan kota.
Didit katakan, semua pihak harus mendukung pembangunan FO Margonda, namun bukan berarti secara membabi buta. Catatan-catatan mengenai resiko juga harus terpampang jelas dalam pemberian informasi.
“Harus juga dikaji mengenai risikonya, terutama jika menggunakan skema pinjaman daerah,” ujar Didit Wahyu Nurdianysah.
Didit mengatakan perihal kemungkinan pembangunan FO Margonda menggunakan skema pinjaman daerah, hal itu merujuk dengan SiLPA Kota Depok yang berkisar ratusan miliar setiap tahunnya.
“Perhitungan sederhananya, Pinjaman sekitar 300 milyar (berikut bunga 5-6% kumulatif), dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun hanya akan membebani APBD sekitar 60 milyar Rupiah per tahunnya,” bebernya.
Sementara kata Didit, Kota Depok hingga kini masih memiliki masalah besar yang hanya berkutat seputar kemacetan, sampah dan banjir. Karenanya, ia meminta Pemkot Depol harus menyelesaikan masalah satu persatu secara komprehensif.
Didit juga mendesak para punggawa pemerintahan Kota Depok, terutama di BAPPEDA selaku ujung tombak perencanaan pembangunan kota jangan lagi bekerja hanya sekedar “menggugurkan kewajiban”.
“Karena motto itu sudah tidak terpakai lagi di era sekarang. Para satgas di lini terbawah di Dinas-dinas teknis saja sudah tidak lagi memakai jargon itu. BAPPEDA harus lebih serius dalam melakukan perencanaan pembangunan kota Depok, jangan sekedar lips service semata!,” pungkasnya.(Guntur Bulan)
