Depok -suaradepok.com
Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok di Jalan Melati Pancoran Mas Depok, di sambangi kantor badan pertanahan (BPN) Kota Depok, Senin , (23/12/2024). Kepala Kantor BPN Kota Depok, Rahmat, beserta jajarannya mengunjungi kantor PWI untuk membangun komunikasi strategis antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan media. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Ketua PWI Kota Depok, Rusdi Rusdiansyah,dan para pengurus serta puluhan Wartawan Media Cetak dan Media online serta elektronik
Dalam sambutannya, Rusdi Nurdiansyah mengungkapkan apresiasinya atas inisiatif BPN untuk menjalin sinergi dengan media. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung keterbukaan informasi, khususnya di bidang pelayanan publik.
“Keterbukaan informasi adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kemitraan dengan media bukan hanya penting, tapi juga menjadi bagian integral dari transparansi publik,” kata Rusdi.
Peningkatan Pelayanan dan Transformasi Digital
Kepala Kantor ATR/BPN Kota Depok, Rahmat, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa pelayanan yang cepat, akurat, dan akuntabel menjadi prioritas utama di tengah tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Setiap pegawai harus bekerja maksimal dengan efisiensi waktu dan cara kerja yang inovatif. Tidak ada tempat untuk keterlambatan dalam pelayanan publik,” ujarnya dengan tegas.
Rahmat juga menyoroti langkah transformasi digital di ATR/BPN, salah satunya adalah penggantian sertifikat tanah analog menjadi sertifikat elektronik. Transformasi ini, menurutnya, dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pertanahan.
“Saat ini, secara nasional sudah diterbitkan 3,2 juta sertifikat elektronik dari target 126 juta. Di Jawa Barat, sebanyak 593.000 sertifikat telah diterbitkan, termasuk 153.000 dari Kota Depok,” jelasnya.
Rahmat menambahkan bahwa sertifikat elektronik menawarkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini juga mengurangi risiko pemalsuan dan duplikasi sertifikat tanah yang selama ini menjadi momok.
“Penggunaan teknologi geospasial modern memastikan setiap bidang tanah memiliki koordinat unik. Ini adalah langkah penting dalam membangun sistem pertanahan yang lebih kokoh,” ungkapnya.
Tantangan dan Harapan
Meski demikian, Rahmat mengakui bahwa digitalisasi ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal validasi data lama yang memerlukan ketelitian ekstra. Namun, ia optimis bahwa manfaat yang dihasilkan akan jauh lebih besar, terutama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Proses validasi data adalah investasi untuk masa depan. Kami memastikan semua data pertanahan memiliki akurasi tinggi sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih baik dan transparan,” tambahnya.
Kemitraan dengan Media untuk Transparansi
Rahmat juga menyampaikan harapannya agar media dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan ATR/BPN.
“Melalui kemitraan ini, kami berharap masyarakat semakin percaya pada pelayanan kami. Sinergi dengan media akan memastikan informasi yang kami sampaikan mudah dipahami dan tepat sasaran,” tuturnya.
Dalam diskusi ini, Rahmat juga menyinggung pentingnya saluran pengaduan untuk pelayanan. BPN, katanya, selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPN untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.
“Kami siap menerima pengaduan dari warga Depok. Setiap masukan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kami,” pungkas Rahmat.( Wahyu gondrong )
