DEPOK | suaradepok.com – Gelombang protes terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kota Depok. Kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Adi Suman menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 22 Juni 2026 mendatang. Massa menuntut penghentian total operasional ratusan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang dinilai ilegal karena tidak mengantongi izin resmi.
Dalam pernyataan Adi Suman dalam sebuah postingan video yang diupload Infodepok pada Kamis (18/6/2026) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait standarisasi dapur penyedia MBG di wilayah Kota Depok. Dari total 214 SPPG dapur MBG yang beroperasi sejak program bergulir, hanya sebagian kecil yang memenuhi standar kesehatan pemerintah.
“Masyarakat perlu ketahui, dari 214 SPPG dapur MBG yang ada di Kota Depok semenjak berjalan, hanya 58 dapur yang memiliki sertifikat SLAHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Itu syarat fundamental,” ujar Adi Suman.
Merujuk pada data tersebut, terdapat 158 dapur MBG di Depok yang terbukti abai terhadap aturan kesehatan dan sanitasi yang berlaku. Adi menegaskan bahwa operasional ratusan dapur tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLAHS) tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata dan membahayakan konsumen.
“Berarti, selama perjalanan terdapat 158 SPPG dapur MBG yang tidak mengindahkan hal tersebut, dalam artian ilegal. Ini bentuk pelanggaran, ini nggak boleh kita diamkan,” tegasnya.
Selain menuntut penutupan operasional, massa juga mendesak Pemerintah Kota Depok dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi total serta mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap para pengelola dapur nakal tersebut.
Pihak demonstran menyatakan tidak akan tinggal diam dan berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga pemerintah memberikan sanksi konkret.
“Kami masyarakat menunggu dan menuntut untuk tindak lanjut ini. Kami akan terus mengejar dan menuntut hingga tuntas,” tutup Adi.
Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada hari Senin tersebut diperkirakan akan menjadi sorotan tajam, mengingat program MBG menyangkut hajat hidup dan kesehatan masyarakat luas, khususnya anak-anak di Kota Depok. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Depok belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi dan tudingan keberadaan 158 dapur ilegal tersebut. (Guntur Bulan)
