suaradepok.com | JAKARTA– Sebanyak 800 praktisi hukum yang terdiri dari advokat, guru besar hukum, hingga purnawirawan menyatakan sikap tegas untuk menjaga kehormatan serta marwah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah ini diambil menyusul viralnya pernyataan pengamat politik senior, Saiful Mujani, yang dinilai bernada provokatif dan mengarah pada upaya makar.
Ketegangan ini bermula dari potongan video pidato Saiful Mujani dalam forum halalbihalal di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026. Dalam video yang diunggah akun Instagram *@leveenia* tersebut, Saiful melontarkan gagasan untuk melakukan konsolidasi guna menjatuhkan Presiden Prabowo.
“Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya itu, kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” ujar Saiful dalam rekaman tersebut.
Menanggapi narasi tersebut, Alfahrizal HA menyatakan bahwa ratusan anggota yang tergabung dalam aliansi ini siap menjadi garda terdepan dalam menjaga wibawa pemimpin bangsa.
“Kami lebih kurang berjumlah 800 anggota, baik advokat, kalangan purnawirawan, dan guru besar hukum siap menjaga marwah kehormatan bangsa Republik Indonesia, terlebih menjaga wibawa pemimpin bangsa Indonesia ini,” papar Alfahrizal.
Sekretaris Jenderal Himpunan Praktisi Hukum (Hipkumsi) menegaskan bahwa meskipun Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, ajakan untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah secara inkonstitusional dapat dikategorikan sebagai tindakan makar.
“Silakan mengkritik kebijakan tapi tidak untuk melakukan upaya ajakan makar. Perlu diingat hal tersebut merugikan banyak masyarakat. Aspek kedaulatan negara dan supremasi hukum akan sepenuhnya terganggu jika tindakan ini dibiarkan,” tegas Sekjen Hipkumsi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pernyataan Saiful Mujani masih terus menuai pro dan kontra di jagat media sosial, sementara aliansi hukum tersebut berencana melakukan langkah-langkah organisir guna memastikan stabilitas politik tetap terjaga. (***)
