DEPOK | suaradepok.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat justru menuai kontroversi di Kota Depok. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPC PDI Perjuangan Kota Depok, H. Imam Turidi, yang akrab disapa Bang Imam, mengangkat suara keras terkait buruknya kualitas layanan gizi yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemasyarakatan Gizi (SPPG) di wilayahnya.
Disela sela acara Bakti Sosial PDIP di DPC Depok, bang Imam mengatakan bahwa pihaknya banjir laporan dari masyarakat selama bulan Ramadan yang menyoroti menu makanan tidak layak konsumsi dan jauh dari standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh Bang Imam melalui berbagai saluran, mulai dari grup koordinasi hingga pesan singkat pribadi di WhatsApp, standar menu yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional nyatanya tidak terpenuhi di lapangan. Sejumlah temuan yang cukup memprihatinkan menjadi sorotan utama dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya bagi kesehatan penerima manfaat.
Salah satu temuan yang paling sering dilaporkan adalah kualitas makanan yang rendah. Banyak warga yang mengeluhkan penyajian menu yang dianggap kurang sehat dan tidak memenuhi kebutuhan gizi yang seharusnya diberikan.
Selain itu, adanya produk yang mendekati masa kedaluwarsa juga menjadi masalah serius. Dalam beberapa paket bantuan makanan yang dibagikan, ditemukan roti yang sudah hampir mencapai batas waktu konsumsi yang aman. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses pengadaan dan pengecekan kualitas bahan makanan sebelum disalurkan kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, kondisi bahan makanan yang tidak segar juga menjadi keluhan yang sering muncul. Buah-buahan yang seharusnya menjadi sumber vitamin dan nutrisi penting justru ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak layak, dengan tampilan yang layu atau bahkan sudah mulai membusuk. Selain masalah kualitas, praktik pendistribusian juga dinilai bermasalah. Terdapat laporan mengenai pembagian bantuan makanan yang dirapel atau digabungkan, yang dianggap mengurangi nilai manfaat dan kewajaran penerimaan bagi setiap individu yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Dari seluruh wilayah di Kota Depok yang menerima layanan gizi dari SPPG, Kemiri Muka menjadi daerah dengan jumlah laporan terbanyak yang diterima oleh pihak PDI Perjuangan. Hal ini membuat wilayah tersebut menjadi fokus perhatian dan penyelidikan lebih lanjut terkait pelaksanaan program layanan gizi ini.
Bang Imam menegaskan bahwa masalah yang terjadi di Kemiri Muka maupun wilayah lainnya tidak boleh dianggap remeh. Masalah ini menyangkut kesehatan masyarakat luas, dan jika dibiarkan terus berlanjut, dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program ini.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap apa yang terjadi di lapangan. Kesehatan masyarakat adalah hal yang paling utama, dan setiap layanan yang diberikan harus menjamin keamanan dan kualitas yang baik,” ujarnya. Jumat, 6/3/2026.
Selain masalah kualitas makanan, Bang Imam juga menyoroti kesesuaian antara nilai anggaran yang dialokasikan per porsi dengan fakta yang ada di lapangan. Menurut informasi yang beredar, nilai standar anggaran per porsi makanan bergizi ini berada di kisaran Rp10.000. Namun, berdasarkan temuan yang ada, terdapat keraguan apakah nilai tersebut benar-benar sebanding dengan kualitas dan jenis bahan makanan yang disajikan.
Bang Imam mengajak masyarakat dan awak media untuk melakukan apa yang disebutnya sebagai “autokritik” dengan melihat langsung kecocokan antara harga bahan yang disajikan, seperti pisang dan roti, dengan nilai anggaran yang ditetapkan.
“Ya kalau saya bukan pedagang jadi tidak tahu. Tapi teman-teman bisa melihatlah, roti berapa, terus pisang berapa,” ujarnya dengan tegas.
Pertanyaan ini tentu menimbulkan spekulasi mengenai apakah ada ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan realisasi di lapangan, dan apakah dana yang tersedia benar-benar digunakan secara optimal untuk memberikan layanan gizi yang terbaik bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk ketidaksetujuan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, hal ini merupakan wujud rasa sayang dan perhatian kepada rakyat agar program nasional ini dapat berjalan dengan baik, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal.
“Kami mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, dukungan ini tidak berarti kita bisa menutup mata terhadap kekurangan atau penyimpangan yang terjadi. Kami ingin program ini berjalan tidak asal-asalan, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi berbagai masalah yang muncul, Bang Imam mendesak agar ada tindakan nyata dan tegas dari pihak berwenang terhadap SPPG yang bersangkutan. Ia menekankan bahwa permohonan maaf atau klarifikasi saja tidak cukup untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
“Saya meminta jangan hanya mengklarifikasi saja bahwa ‘ini kesalahan kami, dapur’, tapi harus ada sanksi tegas supaya ini tidak menjadi konsumsi semua dapur,” tegas Bang Imam dalam keterangannya.
Ia juga menanggapi kemungkinan alasan yang diajukan oleh pihak pengelola, seperti kendala suplai atau kenaikan harga bahan makanan selama bulan Ramadan. Menurutnya, hal-hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengompromikan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Standar kualitas dan keamanan makanan harus tetap terjaga, terlepas dari berbagai tantangan yang mungkin dihadapi.
“Jangan hanya mengklarifikasi bahwa ‘ini kesalahan kami, dapur’. Harus ada sanksi tegas supaya ini tidak menjadi contoh bagi dapur-dapur lainnya,” tambahnya.
Bang Imam berharap dengan adanya sanksi yang tegas dan nyata, kualitas pelayanan gizi di Kota Depok dapat segera diperbaiki, dan kejadian serupa tidak akan terulang kembali di masa mendatang.
PDI Perjuangan Depok juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal temuan-temuan yang ada di masyarakat terkait pelaksanaan program layanan gizi ini. Pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk, dan memastikan bahwa pihak berwenang mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program nasional ini benar-benar menguntungkan rakyat, tidak menimbulkan kerugian, dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus berjuang demi kepentingan rakyat. Setiap program yang bertujuan untuk kesejahteraan mereka harus diawasi dengan ketat agar tidak ada penyalahgunaan atau kekurangan yang merugikan,” pungkas Bang Imam.
Dengan adanya desakan sanksi tegas dan komitmen untuk mengawal program ini, diharapkan kualitas layanan gizi di Kota Depok dapat segera diperbaiki dan masyarakat dapat menerima manfaat yang sebenarnya dari program pangan bergizi yang disediakan oleh pemerintah. Namun, tantangan masih ada di depan mata, dan diperlukan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, pengelola layanan, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan sukses dan memberikan dampak yang positif bagi semua terutama anak anak generasi emas sebagai penerima MBG. (Guntur Bulan)
