DEPOK | suaradepok.com
Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna, menyampaikan kekhawatiran terkait akses kesehatan masyarakat yang semakin terganggu setelah sistem Universal Health Coverage (UHC) dihentikan sementara. Bahkan, terdapat laporan warga yang meninggal dunia akibat ketidaktahuan tentang status kartu KIS yang tidak aktif.
“Kita banyak mendapati warga yang mengalami kesulitan dalam akses kesehatan, bahkan kita juga turut berduka cita pada warga yang meninggal dunia karena ketidaktahuan,” ucapnya usai menerima masa pendemo di ruangan Badan Musyawarah DPRD Depok. Senin, 9/2.
Menurut Ade, meskipun Pemerintah Kota menyatakan menjamin pelayanan kesehatan di rumah sakit, namun masih banyak warga yang tidak terinformasikan.
“Artinya, mungkin saja Pemerintah Kota sekarang berkata kita jamin pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk yang lagi berobat, tapi bagaimana yang tidak terinformasikan? Gara-gara dia tidak aktif lagi KIS-nya, dia tidak jadi ke sarana kesehatan, ke Puskesmas, ke rumah sakit, jadi akhirnya meninggal dunia,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan dampak negatif ketika derajat pelayanan kesehatan diturunkan, dan telah menyampaikan hal ini kepada Pemerintah Kota untuk segera memperbaiki data sosial dan mengembalikan sistem UHC.
“Kemarin rapat dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, itu juga sudah bersepakat, berkomitmen secepat-cepatnya akan kembali lagi ke UHC,” tambahnya.
Komisi D bersama dinas terkait telah menyepakati untuk segera mengaktifkan kembali UHC, yang memerlukan komitmen dari Pemerintah Kota dengan BPJS melalui pembuatan MoU baru. “Kekurangan anggaran dan lain-lainnya ini kita bicarakan, kan masih terus berjalan. Kita mengejar peningkatan kepesertaan atau keaktifan peserta mandiri, kita juga akan menutup kekurangan misalnya yang memang perlu dibantu PBI (Penerima Bantuan Iuran),” jelasnya.
Sebagai bentuk ketegasan, Ade Supriyatna menyatakan tidak akan menyetujui APBD Perubahan sebelum ada komitmen nyata dari Pemerintah Kota Depok untuk kembali ke sistem UHC.
“Tinta pulpen saya tidak akan jatuh menyetujui APBD Perubahan sebelum ada komitmen kembali ke UHC dari Pemerintah Kota Depok,” pungkasnya. (Guntur Bulan)
