BEJI | suaradepok.com
Di tengah agenda sosialisasi tugas Komisi D DPRD Kota Depok, terselip kritik tajam terhadap kepemimpinan Wali Kota Depok, Supian Suri. Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, bahkan memberikan ‘sindiran’ terkait independensi Supian Suri dalam menjalankan roda pemerintahan. Momen ini terjadi saat kunjungan silaturahmi Ade Supriyatna ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Selasa (04/11/2025) malam.
Kunjungan ini, yang dihadiri sekitar 50 wartawan anggota PWI Kota Depok, menjadi ajang bagi Ade untuk memaparkan Tugas dan Wewenang Komisi D DPRD Kota Depok Tahun Sidang 2025. Dalam kesempatan tersebut, Ade didampingi oleh Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah.
Sembari memaparkan pencapaian program kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, Ade juga menyinggung soal pentingnya seorang pejabat publik untuk melayani seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kan, ada tiga komponen: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ini terus meningkat, di posisi kedua atau ketiga se-Jawa Barat. Kemudian tingkat kemiskinan berada di peringkat keempat terendah nasional,” ungkap politisi dari PKS ini.
Ade menjelaskan, Komisi D memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat. “Perbaikan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah setiap tahun telah memberikan hasil nyata bagi warga Kota Depok,” terangnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan. Pemkot Depok diapresiasi karena telah meluncurkan program sekolah swasta gratis untuk membantu siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Dari sekitar 33 ribu lulusan SD, baru 11 ribu yang tertampung di sekolah negeri. Sisanya harus ke swasta, dan sebagian masih membayar biaya pendidikan. Jadi program sekolah swasta gratis ini langkah maju yang adil,” jelas Ade.
Ke depan, DPRD berharap pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Depok dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. “Saya harapkan pertumbuhan sekolah negeri dan swasta diharapkan tetap seimbang agar kualitas pendidikan semakin meningkat,” harapnya.
Namun, sorotan utama dalam acara tersebut tertuju pada diskusi yang mempermasalahkan kurang mandirinya kepemimpinan Wali Kota Depok, Supian Suri, yang dinilai terkesan diatur oleh partai pendukung, terutama didominasi oleh Partai Gerindra.
Supian bersama partai pendukungnya dinilai ingin ‘memamerkan’ kekuasaannya secara berlebihan. Salah satu contoh yang disoroti adalah pembatalan anggaran pembangunan Masjid Al Quddus di eks lahan SDN Pondok Cina Margonda sebesar Rp 20 miliar.
Tidak ada alasan kuat mengapa pembangunan masjid di Jalan Margonda itu dibatalkan. Muncul dugaan Wali Kota Depok ditekan oleh partai pendukung dari Gerindra, PDIP, dan PSI.
Seperti diketahui, sejak pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Wali Kota Depok, Mohammad Idris, PDIP dan PSI menjadi yang terdepan dalam melakukan aksi demo mencegah digusurnya SDN Pondok Cina Margonda karena mengetahui akan dibangun masjid.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, mengatakan bahwa kebijakan publik yang dirumuskan seorang politikus memang tak mungkin lepas dari subjektivitas berdasarkan nilai-nilai perjuangan partainya.
“Namun, politisi yang telah menjadi pejabat publik, disumpah di depan publik, ini sudah confirmed menjadi negarawan. Sehingga yang dalam pikirannya adalah bagaimana melayani seluruhnya tanpa terkecuali,” tegasnya.
Ade mengungkapkan, rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus telah tertuang dalam dokumen negara. Namun, belakangan diputuskan program ini dialihkan menjadi rumah didik untuk anak disabilitas – padahal SDN Pondok Cina 1 saja dipindahkan karena tidak tepat berada di pinggir jalan protokol yang lalu lintasnya sangat padat dan ramai.
“Periodisasi kepemimpinan menjamin keberlanjutan program pembangunan. Hal tersebut juga digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Pemimpin yang akan datang menghormati apa yang sudah direncanakan dan yang sudah dilakukan pemimpin terdahulu. Begitu pula, pemimpin terdahulu juga menghormati keterpilihan pemimpin baru,” pungkas Ade.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Depok dalam hal kemerdekaan pers sudah cukup baik.
“Saya memberikan angka 85-90 ketika menjawab survei IDI yang dilakukan Pemkot Depok. Tidak ada ancaman atau intimidasi serius terhadap pers dalam menjalankan tugasnya. PWI dan Pemkot Depok juga bermitra dengan baik, namun pers tetap kritis dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Rusdy berharap, ke depannya semua program pembangunan yang hendak dijalankan serta permasalahan yang timbul dapat disampaikan melalui diskusi bersama PWI Kota Depok.
“Silakan menyampaikan kinerja dan program melalui media sosial (medsos), tapi untuk lebih mencerdaskan masyarakat, peran pers itu sangat penting. Kegaduhan di medsos akan dapat diredam melalui pers yang berpegang pada kode etik,” pungkasnya. (Guntur Bulan)
