suaradepok.com | DEPOK – Di bawah awan mendung, jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok menemui langsung massa aksi dari Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) yang menggelar mimbar bebas di depan kantor kejaksaan, Senin (16/11/2026).
Aksi tersebut digelar untuk mendesak transparansi dan kepastian hukum atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun anggaran 2024 dan 2025.
Koordinator AMDB sekaligus aktivis pendidikan Kota Depok, Eman Sutriadi, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib ratusan guru PAI yang diduga menjadi korban pungutan oleh oknum pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kota Depok.
Berdasarkan laporan dan pengakuan sejumlah guru yang diterima AMDB, pungutan yang diminta bervariasi antara Rp6 juta hingga Rp13 juta per orang dengan dalih mendapatkan prioritas kepesertaan, padahal biaya program PPG sepenuhnya ditanggung oleh negara.
“Jika dihitung dari estimasi sekitar 350 peserta PPG pada 2024 dan 2025, potensi dana yang diduga dipungut mencapai Rp2,1 miliar hingga Rp2,8 miliar. Kondisi para guru ini sangat memprihatinkan karena sebagian besar berstatus PPPK maupun tenaga honorer, bahkan ada yang terpaksa meminjam uang,” ujar Eman dalam orasinya.
Selain menuntut pengembalian hak-hak para guru, AMDB juga mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang dinilai berjalan lambat sejak surat perintah penyelidikan diterbitkan pada Mei 2026 dan pemeriksaan sejumlah saksi pada Juli 2026 lalu. AMDB meminta Kepala Kejari Depok, Arief Budiman, memberikan penjelasan terbuka mengenai status terkini kasus tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Depok melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Guntur Gani Prakoso, S.H., M.H., didampingi Kasubsi II Intelijen, Muhammad Bagas Anggit Dwi Prakoso, S.H., turun langsung berdialog dengan peserta aksi di tengah hujan.
Guntur menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam mengawal penegakan hukum. Menurutnya, kontrol sosial dari elemen masyarakat sangat membantu kejaksaan dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan mimbar bebas ini dalam rangka peran serta partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial penanganan dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Guntur di hadapan massa aksi.
Terkait substansi perkara, Guntur memastikan bahwa penanganan dugaan pungli PPG guru PAI saat ini masih terus berjalan pada tahap penyelidikan. Pihaknya tengah fokus mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti secara cermat.
Ia menegaskan, kejaksaan tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan tersangka demi menjaga kualitas proses penegakan hukum. Penanganan perkara dilakukan secara matang, baik dari aspek formil maupun materil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Kami tidak hanya berburu dengan waktu, tetapi berburu dengan kualitas. Jangan sampai dalam proses penegakan nantinya kita tidak cukup bukti untuk mendakwakan seseorang. Kami tidak alergi terhadap pengawasan masyarakat dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal proses hukum ini,” tegasnya.
Usai mendapatkan penjelasan langsung dari pihak Kejari Depok, massa AMDB menyatakan akan terus mengawal proses hukum yang berjalan hingga tuntas dan memberikan kepastian keadilan bagi para guru PAI di Kota Depok. (Guntur Bulan)

