DEPOK | suaradepok.com
Anggota DPRD Kota Depok, Siswanto, memberikan catatan penting dalam refleksi satu tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah. Siswanto menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui capaian kerja pemerintah secara transparan.
“Kinerja kepala daerah selalu diukur dari 100 hari hingga satu tahun. Masyarakat wajib tahu apa saja capaian yang sudah dilakukan,” ujar Siswanto saat ditemui usai diskusi kepemudaan di Depok, Selasa, 24/2.
Terkait isu kepemudaan, Siswanto mengungkapkan bahwa urusan pemuda memang tidak tertuang secara eksplisit dalam visi-misi utama wali kota. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan peran anak muda. Ia menyarankan agar program kepemudaan disisipkan melalui sektor strategis lainnya.
“Harapan teman-teman pemuda bisa ditempelkan ke sektor lain, seperti pendidikan. Kita ingin indeks intelektual pemuda di Depok meningkat. Hal ini bisa dicapai lewat pembenahan sistem dan infrastruktur pendidikan yang ada,” jelasnya.
Menanggapi isu dualisme kepengurusan KNPI di Kota Depok, Siswanto menegaskan bahwa DPRD berdiri di atas semua golongan. Ia menyatakan dukungannya kepada pihak manapun selama memiliki program yang konkret untuk pemberdayaan pemuda.
“Kami sebagai pengawas kebijakan melihat secara umum. Selama idenya cemerlang dan konkret untuk pemuda, akan kita support dua-duanya,” tegas legislator PKB tersebut.
Meski demikian, Siswanto secara terbuka mengajak kedua kubu untuk segera melakukan rekonsiliasi. Menurutnya, perpecahan di tubuh organisasi pemuda hanya akan menghambat kemajuan.
“Sejak awal saya berharap ada ruang untuk duduk bareng. Dualisme ini bikin pusing. Padahal targetnya sama, yaitu bagaimana pemuda di Kota Depok ini bisa maju bersama,” pungkasnya. (Guntur Bulan)
