suaradepok.com | JAKARTA – Gelombang sorotan tajam dan kecaman publik tengah mengarah kepada Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Perisai Kebenaran Nasional (PKN), Mangapul Sirait.
Hal ini dipicu oleh beredarnya jajaran rekaman video yang mendadak viral di media sosial. Dilansir dari unggahan akun TikTok @mastariamanurung2, kasus ini mencakup dugaan penggunaan nomor polisi (nopol) kendaraan palsu hingga pengakuan blak-blakan dari para mantan anggota mengenai modus operandi organisasi tersebut.
Tak hanya itu, publik dan para korban juga menyoroti kejanggalan serius terkait latar belakang pendidikan yang bersangkutan.
Mangapul Sirait diketahui tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun secara kontroversial memegang ijazah Paket C lulusan tahun 2022 serta menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).
Rekam jejak akademis yang dinilai tidak wajar ini memicu kekhawatiran besar di tengah masyarakat, mengingat yang bersangkutan sering kali membawa-bawa entitas hukum dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Warga menilai keberadaan oknum dengan rekam jejak demikian sangat membahayakan publik.
Dalam salah satu cuplikan video viral yang diunggah oleh akun TikTok @mastariamanurung2, memperlihatkan momen saat warga mendatangi kawasan Polda Metro Jaya untuk menyuarakan pengaduan masyarakat secara terbuka.
Warga menuntut ketegangan dan tindakan tegas dari pihak kepolisian terhadap operasional satu unit mobil Toyota Agya berwarna abu-abu (Grey) bernomor polisi B 2701 KZT yang kerap digunakan oleh pihak terkait dan diduga kuat memakai plat nomor palsu atau tidak terdaftar secara sah.
“Kami meminta pihak kepolisian, khususnya Dirlantas Polda Metro Jaya, untuk segera mengusut tuntas kendaraan dengan plat nomor ini karena diduga kuat menggunakan plat bodong,” tegas seorang warga dalam rekaman video yang diunggah akun TikTok @mastariamanurung2.
Aksi pengawasan warga terhadap keberadaan kendaraan tersebut juga terekam dalam video terpisah. Terdapat detik-detik dramatis ketika mobil Toyota Agya abu-abu bernomor polisi B 2701 KZT tersebut dihentikan dan dikepung warga di tengah jalan raya. Begitu kendaraan terhenti, sang pengemudi terlihat keluar dari mobil.
Narasi dalam video unggahan @mastariamanurung2 menyebutkan bahwa sosok pengemudi yang keluar dan berupaya menghindari kerumunan warga tersebut diduga kuat adalah Ketua Umum PKN, Mangapul Sirait.
Eskalasi persoalan ini makin meluas setelah deretan video kesaksian dari para korban dan mantan anggota Ormas PKN diunggah secara beruntun oleh akun TikTok @mastariamanurung2.
Para korban yang merasa dirugikan mulai memberanikan diri membuka suara mengenai dugaan penipuan, kebohongan, serta praktik hukum yang tidak transparan di dalam tubuh organisasi.
Mereka menyuarakan keresahan mendalam atas hadirnya oknum yang bertindak seolah-olah sebagai praktisi hukum atau pengacara profesional, namun pada kenyataannya justru menelantarkan perkara yang dipercayakan oleh masyarakat kecil.
“Kami merasa dibohongi dan tertipu dengan modus operandi yang mereka jalankan. Banyak klien yang akhirnya terlantar karena ulah oknum yang mengaku-aku sebagai pengacara padahal tidak jelas keabsahannya,” ungkap salah satu mantan anggota dalam video yang dilansir akun TikTok @mastariamanurung2.
Maraknya aduan yang terus bermunculan di media sosial mendorong para korban dan masyarakat luas mendesak institusi penegak hukum, Dewan Kehormatan Advokat, serta instansi pemerintah terkait untuk turun tangan secara menyeluruh.
Selain mendesak penindakan atas pelanggaran lalu lintas terkait dugaan penggunaan plat nomor bodong, publik juga menuntut adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap legal standing serta keabsahan izin operasional Ormas Perisai Kebenaran Nasional.
Langkah tegas dari aparat kepolisian dan kementerian terkait dianggap sangat krusial guna memastikan kepastian hukum serta mencegah terulangnya modus serupa yang berpotensi memakan lebih banyak korban dari kalangan masyarakat awam.
Hingga saat ini, unggahan-unggahan video dari akun TikTok @mastariamanurung2 terus mendapat atensi luas dari netizen yang mengawal perkembangan kasus ini. (red)
