DEPOK | suaradepok.com– Penunjukan Yodi Joko Bintoro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok memicu gelombang kritik. Keputusan Wali Kota Depok, Supian Suri, ini dinilai tidak ideal mengingat latar belakang Yodi yang lebih kental dengan urusan birokrasi pemilu ketimbang teknis infrastruktur.
Yodi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok. Transisi drastis dari lembaga penjaga suara ke instansi yang mengelola ribuan proyek fisik ini dianggap sebagai langkah berisiko tinggi.
Sekretaris LSM Gerakan Lokomotif dan Pembangunan (Gelombang), Fiqih Nurshalat, menyoroti pola mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkot Depok yang dinilai kerap menabrak aturan. Ia merujuk pada kasus promosi pejabat di BKD sebelumnya yang berakhir dengan pencopotan jabatan (non-job) karena tidak memenuhi kriteria. Terkait posisi strategis di DPUPR, Fiqih memberikan perumpamaan yang menohok
“Kita tahu sendiri kan seperti apa Dinas PUPR Kota Depok. Proyek infrastruktur ribuan di sana, seperti menebar gula dalam area yang banyak semutnya,” ujar Fiqih, Selasa (12/5/2026).
Senada dengan LSM Gelombang, Ketua Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa), Gita, menekankan pentingnya latar belakang pendidikan yang relevan untuk memimpin dinas teknis.
Menurut Gita, idealnya pucuk pimpinan DPUPR idealnnya dipegang oleh seseorang dengan latar belakang Teknik Sipil. Menurur Gita, ada beberapa poin utama yang menjadi sorotan. Diantarannya, kompleksitas Pekerjaan, DPUPR mengelola ribuan kegiatan fisik, mulai dari pembangunan jalan hingga jembatan.
Pemahaman Teknis, Tanpa dasar ilmu teknik, pejabat dikhawatirkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Historis pejabat-pejabat sebelumnya umumnya memiliki gelar sarjana teknik yang linier dengan fungsi dinas.
Yodi Joko Bintoro kini menghadapi “Pekerjaan Rumah” (PR) yang sangat berat. Selain harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang jauh berbeda dari KPU, ia juga dituntut untuk membuktikan profesionalitasnya di tengah sorotan publik yang tajam mengenai akuntabilitas anggaran proyek infrastruktur di Kota Depok.
Hingga berita ini diturunkan, penunjukan Yodi masih menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi dan pengamat kebijakan publik, mengingat posisi strategis DPUPR Depok dalam serapan anggaran daerah. (Guntur Bulan)
