Sidang ke 2 PT. Econext di PN Cibinong Sempat di Skors 30 Menit, Puluhan Korban Juga Keluhkan Minimnya Info Sidang

Share

CIBINONG— Persidangan perkara dugaan penipuan investasi hijau bodong PT Econext Ventures Indonesia dengan nomor perkara 673/Pid.B/2026/PN Cbi di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong diwarnai protes dari pihak korban, Kamis (19/11/2026). Dalam agenda pembacaan eksepsi (nota keberatan) oleh tiga terdakwa—R. Pandji Wiyanto, Florencia Vany, dan Stephanie Kristie Budiman—kubu korban menyoroti pelaksanaan sidang secara daring serta materi pembelaan para terdakwa.

Tim Kuasa Hukum Korban mempertanyakan alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menggelar sidang secara daring tanpa menampilkan wajah para terdakwa di layar, terlebih dengan dalih keterbatasan anggaran operasional pemindahan tahanan.

“Untuk menghadirkan terdakwa itu kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Tidak ada larangan ataupun aturan yang harus offline atau online kecuali kasus Covid kemarin. Hakim pun tidak boleh melarang, jadi kita kembalikan kepada jaksa,” ujar anggota Tim Kuasa Hukum Korban, Roy, usai persidangan di PN Cibinong.

Perwakilan kuasa hukum korban lainnya menilai alasan keterbatasan anggaran tidak sebanding dengan skala perkara yang merugikan ribuan orang. Menurutnya, jarak antara rumah tahanan dan pengadilan tidak terlalu jauh, sementara kualitas audio yang buruk serta ketiadaan visual wajah terdakwa dinilai mencederai rasa keadilan para korban yang hadir dari luar kota.

Selain soal teknis persidangan, salah seorang korban asal Tangerang Selatan, Aloy, mengecam isi eksepsi terdakwa yang dinilai melempar tanggung jawab kepada sosok warga negara asing yang diklaim sebagai CEO perusahaan tanpa identitas yang jelas.

“Mereka minta transparansi untuk masalah bukti dari kami sebagai korban, tapi mereka sendiri tidak transparan. Sempat dikatakan bahwa ada orang lain sebagai CEO yang tidak dijelaskan itu siapa. Jadi mereka hanya melempar kesalahan ke yang dikatakan orang luar negeri itu,” kata Aloy.

Aloy menambahkan, para korban tertarik berinvestasi karena sejak awal para terdakwa mencatut sertifikasi Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia juga mengeluhkan tidak adanya pembaruan jadwal sidang perkara tersebut di situs resmi PN Cibinong sehingga menyulitkan korban memantau jalannya persidangan secara mandiri.

Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Kuasa Hukum Korban memastikan akan menggelar audiensi resmi dengan pihak Kejaksaan Negeri pada Rabu mendatang guna mendesak JPU menghadirkan ketiga terdakwa secara fisik pada sidang berikutnya. Jalannya persidangan juga diwarnai sekors selama 30 menit

Sebagai informasi, kasus dugaan penipuan berkedok investasi energi hijau (daur ulang plastik dan panel surya) PT Econext Ventures Indonesia beroperasi pada Mei hingga September 2025 di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor. Berdasarkan dakwaan JPU, izin OJK yang diklaim perusahaan terbukti fiktif dengan total kerugian pelapor di Polda Metro Jabar mencapai Rp13,1 miliar dan taksiran kerugian menyeluruh melampaui Rp25 miliar. Ketiga terdakwa kini didakwa dengan pasal berlapis terkait penipuan, penggelapan, serta ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (Red)

Read more

Pos Terkait