suaradepok.com | DEPOK — Warga Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Atet Handiyana Sihombing, mengkritik keras pengelolaan Layanan Transportasi Biskita yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Kritik tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), Rabu (23/9/2026).
Handiyana menyoroti efektivitas anggaran Biskita yang dinilainya tidak tepat sasaran. Menurutnya, layanan transportasi tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh warga kelas menengah ke atas yang bekerja dan membayar pajak penghasilan di Jakarta.
“Mungkin tidak ada itu warga kelas menengah ke bawah yang menggunakan layanan Biskita. Rata-rata menengah ke atas yang kerja dan membayar pajak penghasilan ke Jakarta,” kata Handiyana kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).
Selain efektivitas anggaran, pengusaha asal Depok ini juga menuding adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pengadaan proyek pemeliharaan (maintenance) Layanan Biskita bernilai sekitar Rp19 miliar. Proyek tersebut diduga dijalankan melalui metode Penunjukan Langsung (PL).
“Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau memang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” ujar Handiyana.
Ia menambahkan, alokasi anggaran Rp19 miliar untuk operasional Biskita—yang melayani kurang dari 60 petugas—berpotensi diwarnai praktik manipulasi. Ia juga mempertanyakan alasan Dinas Perhubungan (Dishub) Depok mengenai pengalokasian dana tersebut untuk pembelian aplikasi.
“Jika dibantah dengan pembelian aplikasi oleh Kabid Angkutan di Dishub Depok, rasanya kelebihan biaya itu masih sangat besar. Terlebih ada keterangan yang menyebut akan dikembalikan jika berlebihan, itu aneh,” tuturnya.
Sebagai solusi, Handiyana menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus angkutan umum agar pengelolaan Biskita dapat memberikan keuntungan finansial bagi daerah tanpa terus bergantung pada APBD.
Program Biskita Depok sendiri merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemkot Depok. Dalam kerja sama tersebut, Kemenhub menghibahkan 15 armada bus beserta fasilitas halte. Sementara itu, pengusulan anggaran pemeliharaan, gaji petugas, dan sarana pendukung operasional diajukan oleh Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok, Aan Syurahman.
Saat dimintai konfirmasi terkait tuduhan tersebut, Plt Kadishub Depok Aan Syurahman enggan memberikan penjelasan detail dan mengarahkan konfirmasi ke pejabat teknis terkait.
“Mangga ke Kabid Angkutan saja langsung, silakan ke bidang ya,” ujar Aan singkat. (Guntur Bulan)
