DEPOK | suaradepok.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ela Dahlia, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk segera mengaktifkan kembali status Universal Health Coverage (UHC). Langkah ini dinilai krusial guna menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Depok.
Ela menilai, kebijakan Pemkot Depok yang menghentikan program UHC sangat merugikan warga miskin. Ia juga menyentil pernyataan Wali Kota Depok, Supian Suri, yang menyebut skema UHC tidak tepat sasaran sehingga diganti dengan skema bantuan sosial kesehatan lain dari APBD sebesar Rp1,5 miliar per bulan.
“Dari APBD Rp1,5 miliar per bulan untuk bantuan sosial kesehatan tersebut, saya nilai justru yang tidak tepat sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah atau kategori miskin masih sangat kesulitan mengurus bantuan sosial kesehatan,” ujar Ela kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Lebih lanjut, Ela membandingkan kebijakan Pemkot Depok dengan wilayah tetangga, seperti Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, yang tetap mempertahankan status UHC demi menjamin kesehatan warganya.
“Semua yang pernah merasakan sakit dan terbantu dengan adanya jaminan kesehatan semesta UHC pasti merasa sakit ketika UHC dihapus. Saya meminta Wali Kota Depok Supian Suri tidak mengedepankan gengsi semata hanya karena UHC merupakan program pemerintah sebelumnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, Fraksi PKS akan terus mengawal dan konsisten memperjuangkan pengembalian predikat UHC demi pemenuhan hak dasar kesehatan warga Depok, khususnya kelompok marginal.
“Atas nama warga yang miskin dan sakit, saya tegaskan berada di barisan mereka,” pungkas Ela. (Guntur Bulan)
