DEPOK – suaradepok.com
Politik seringkali dianggap sebagai dunia yang keras dan maskulin. Namun, bagi Dr. Hj. Qonita Luthfiyah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok, politik adalah ruang pengabdian yang harus diisi dengan isi kepala dan hati yang matang.
Melalui buku terbarunya, Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia, legislator dari PPP ini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan tidak boleh hanya menjadi angka formalitas untuk memenuhi syarat administratif atau “pemanis” surat suara.
Lahir dari kegelisahan terhadap kualitas demokrasi, Qonita menyoroti bahwa perempuan harus beralih dari sekadar objek menjadi subjek kebijakan. Ada tiga pilar utama yang ia usung dalam gagasannya, antaranya Kapasitas & Kompetensi. Menurutnya perempuan wajib memahami mekanisme legislasi dan pengawasan secara komprehensif.
Bukan hanya itu, Integritas & Etika sebagai ketua BK, Qonita menekankan bahwa politik tanpa etika hanya akan merusak martabat lembaga. Tidak berhenti disitu, Menurutnya pula Literasi sebagai fondasi. Membaca dan menulis adalah jalan ninja untuk membangun kesadaran politik yang kritis.
“Literasi melahirkan kesadaran, dan kesadaran melahirkan tanggung jawab. Perempuan harus hadir di ruang publik dengan ilmu, integritas, dan nurani.” Ujar, Qonita Luthfiyah. Kamis, 26/2.
Ia percaya bahwa kekuatan kepemimpinan perempuan justru terletak pada keseimbangan. Karier politik yang cemerlang harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dalam keluarga.
Menurutnya, pendekatan perempuan yang lebih humanis, dialogis, dan solutif adalah kunci untuk melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kelompok rentan.
Qonita juga mengingatkan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas pemilihnya. Mengingat perempuan adalah pemilih mayoritas, “melek politik” adalah keharusan.
Buku ini bukan sekadar bacaan untuk calon legislatif, melainkan panduan bagi seluruh perempuan Indonesia untuk memahami hak, kewajiban, dan kekuatannya dalam menentukan arah bangsa. Ingin tahu lebih dalam tentang strategi politik perempuan yang substansial?
Buku ini bisa jadi referensi utama untuk memahami bagaimana intelektualitas berpadu dengan moralitas di kursi kekuasaan.
Senada dengan Qonita, St. Binton Nadapdap, S.Sos., M.M., M.H. dari PSI DPRD Kota Depok turut mengapresiasi langkah literasi ini. Baginya, menulis buku adalah bentuk tanggung jawab intelektual.
“Politik tidak boleh kehilangan empati. Ketika perempuan mendapat ruang yang adil, kebijakan publik akan menjadi lebih berimbang dan berorientasi pada masa depan,” ujar Binton. (Guntur Bulan)
