DEPOK | suaradepok.com
Anggota DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah yang juga berada di KOMISI D, DPRD Depok, memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang berkomitmen mengcover kembali kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD Provinsi.
Langkah ini diambil menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang menonaktifkan sejumlah kepesertaan PBI di Jawa Barat per 1 Februari 2026 lalu.
Ade Firmansyah menegaskan bahwa jaminan kesehatan adalah hak dasar warga yang harus diprioritaskan. Ia berharap intervensi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya berhenti pada pengaktifan kembali kartu KIS PBI, tetapi juga menyentuh penguatan anggaran di tingkat kota dan kabupaten.
“Kita meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk men-support kembali anggaran APBD Provinsi ke daerah kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang sudah memiliki predikat UHC (Universal Health Coverage),” ujar Ade dalam video singkat yang diunggah nya, Sabtu, 14/2/2026.
Secara khusus, legislator PKS asal Depok ini menyoroti kondisi fiskal Kota Depok yang sempat kehilangan predikat UHC pada 1 Januari 2026. Menurutnya, dukungan fiskal dari provinsi sangat krusial agar Depok dapat kembali memberikan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh warganya secara berkelanjutan.
“Dukungan diharapkan dari provinsi untuk memperkuat fiskal APBD Kota Depok, terutama untuk program UHC guna memberikan jaminan kesehatan semesta buat warganya,” tegas Ade.
Dengan adanya sinergi antara kebijakan Gubernur Jawa Barat dan penguatan fiskal di tingkat daerah, diharapkan tidak ada lagi warga prasejahtera di Depok yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan akibat kendala administrasi maupun pembiayaan. (Guntur Bulan)
