DEPOK | suaradepok.com
Sekretaris Komisi D DPRD Depok, Siswanto, menyampaikan keprihatinannya mendalam terkait konflik dualisme yang tengah melanda tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Depok. Menurutnya, kondisi ini sangat disayangkan karena KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan seharusnya mampu berjalan secara kondusif dan optimal dalam menjalankan program-programnya tanpa adanya perpecahan internal.
“Keberadaan dualisme di KNPI sangat mengganggu roda organisasi. Dampaknya sangat signifikan terhadap efektivitas KNPI dalam menjalankan fungsinya,” ujar Siswanto, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Depok pada Senin, 17/11/25.
Ia menambahkan, bahwa munculnya dualisme kepemimpinan ini tidak hanya menghambat kinerja KNPI secara keseluruhan, tetapi juga menyita banyak waktu, energi, serta pikiran para pengurus untuk menyelesaikan konflik internal yang seharusnya bisa dihindari.
Siswanto kemudian mencontohkan pengalaman pahit dualisme yang pernah terjadi di PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), di mana organisasi tersebut justru menjadi tidak produktif dan terjebak dalam konflik berkepanjangan yang merugikan persepakbolaan nasional.
“Kita seringkali menemukan bahwa ketika terjadi dualisme dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan terjebak pada pusaran konflik yang tidak berujung,” ungkapnya.
Untuk menyelesaikan konflik dualisme yang terjadi di KNPI Depok, Siswanto yang juga merupakan seorang Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan betapa pentingnya kedua belah pihak yang berseteru untuk duduk bersama secara konstruktif dan bermusyawarah secara mufakat.
“Kedua belah kubu yang berbeda pandangan semestinya duduk bersama, bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menentukan arah KNPI Depok ke depan. Musyawarah adalah jalan terbaik untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana bagi semua pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Siswanto juga menyoroti adanya klaim yang berbeda dari masing-masing pihak terkait legitimasi kepengurusan yang sah.
“Kita semua tahu bahwa Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Depok kemarin telah mempublikasikan secara luas bahwa Tomy Sitorus terpilih sebagai ketua KNPI Depok periode berikutnya. Akan tetapi, kemudian muncul pihak lain yang juga mengklaim sebagai pengurus yang sah. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Ukurannya dari mana? Apakah klaim tersebut didasarkan pada proses musyawarah Musda yang sesuai dengan aturan organisasi atau tidak?” tanyanya.
Siswanto berharap, apabila ada pihak yang tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing dan sulit untuk mencapai titik temu, maka solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah duduk bersama dengan kepala dingin dan mencari akar permasalahan utama dari konflik dualisme yang terjadi di KNPI Depok ini.
Sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Depok yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat, Siswanto berharap agar KNPI Depok dapat segera menyelesaikan konflik internal ini dan kembali bersatu padu sebagai sebuah organisasi kepemudaan yang solid dan progresif.
Ia juga berharap, agar KNPI Depok dapat menjadi wadah yang efektif bagi seluruh pemuda di Kota Depok untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan kota yang kita cintai ini.
Sebelumnya, Margonda Strategic Studies (MSS) mengadakan diskusi kepemudaan bertajuk “Depok Krisis Identitas” di Kafe Interaksi Space, Jalan Margonda, Pancoranmas, Kota Depok, pada Kamis (13/11). Diskusi ini menghadirkan tokoh-tokoh pemuda Depok, seperti Rabani Rajak, Nurcholish Syahbani (Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok), dan penulis buku Deny Wahyudi.
Fokus utama diskusi adalah peran DPD KNPI Kota Depok dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, terutama mengatasi masalah anak putus sekolah karena biaya. Namun, di tengah diskusi, muncul pertanyaan mengenai legalitas Nurcholish Syahbani sebagai Ketua DPD KNPI Kota Depok. Hal ini karena Musyawarah Daerah (Musda) X DPD KNPI Kota Depok telah dilaksanakan pada Agustus 2025, yang mana Tomy Wibawa Mukti Sitorus terpilih secara aklamasi sebagai ketua untuk masa bakti 2025-2028.
Kehadiran dua sosok yang sama-sama mengklaim sebagai Ketua DPD KNPI Kota Depok, yaitu Tomy Wibawa Mukti Sitorus dan Nurcholish Syahbani, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Nurcholish Syahbani menyatakan bahwa dirinya telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari DPD KNPI Jawa Barat, setelah melalui Musda dan pelantikan pada 20 September 2025 di Sukabumi, Jawa Barat.
“SK sudah saya terima lengkap dengan tanda tangannya. Saya tunjukin kalau mau,” ujar Aban, sapaan akrabnya.
(Guntur Bulan)
