Kota Kembang, suaradepok.com DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 dan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok, Rabu (31/10/2018).

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo dan dihadiri Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Depok serta para OPD dan instansi vertikal lainnya.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kota Depok yang diwakili Veronica Wiwin Widarini menilai bahwa pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 dan enam Raperda yang diajukan Pemkot Depok tidak telepas dari upaya memaksimalkan perencanaan yang disusun berpedoman pada RPJMD tahun 2018.

Dikatakan Winwin, ajuan RAPBD Kota Depok tahun 2019 itu tentu saja telah mempertimbangkan dampak dinamika yang berkembang serta kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat.

“Namun demikian, gambaran umum tentang PAD pembelanjaan daerah diharapkan dapat disusun dengan lebih efektif efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ujar Winwin.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok melalui juru bicaranya, Mohammad HB mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan kecukupan anggaran dan dukungan terkait pengajuan program pembangunan.

Dikatakan Mohammad, struktur anggaran harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Tidak bisa sebuah program dijadikan prioritas sementara sokongan anggaran dan dukungan tidak mencukupi.

“Sudah saatnya seperti bidang pariwisata, usaha mikro, pasar tradisional dan koperasi lebih mendapat perhatian serta dukungan yang serius dari Pemerintah,” ujarnya.

Lebih jauh Mohammad mengingatkan, pengeluaran Kota Depok diluar biaya rutin masih menitikberatkan pada pembangunan fisik, bukan kepada masyarakat.

“Padahal sesuai dengan kebijakan pembangunan, Kota Depok akan meningkatkan sumber daya manusia. Maka dari itu, perhatian ilmu terapan dan ketrampilan harus lebih diperbanyak. Bukan hanya untuk aparatur pemerintah saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat”, ujar Mohammad.

Peningkatan kesehjateraan tenaga pendidik, lanjut Mohammad, juga harus menjadi prioritas kita.

Karena bagaimana SDM bisa maju apabila rasio tenaga pendidik dan murid tidak seimbang.

“Ini merupakan tugas pemerintah dan kita semua untuk mencari solusi permasalahan pendidikan dan SDM di Kota Depok”, pungkas Mohammad HB.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menegaskan bahwa pengajuan Raperda APBD tahun 2019 tidak terlepas dari perkembangan isu-isu strategis yang berkembang dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentang kebijakan penggunaan keuangan daerah.

Dikatakan Pradi, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan enam skala proritas, di antaranya adalah penyusunan ekonomi jangka panjang bidang pendidikan, pariwisata dan pelayanan kepada masyarakat.

“Artinya, Raperda APBD tahun 2019 sebesar Rp 2,7 triliun dengan pembelanjaan tidak langsung meningkat sebesar 16,43 persen. Sementara untuk pembelanjaan langsung meningkat sebesar 12,99 persen dari tahun sebelumnya,” papar Pradi.

Orang nomor dua di Pemerintah Kota Depok ini juga menyambut baik dan memberikan apresiasi atas tanggapan fraksi terhadap pengajuan Raperda APBD tahun 2019 dan enam Raperda yang diajukan Pemerintah Kota Depok.

“Keenam Raperda tersebut, antara lain Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pencabutan Perda tentang Ijin Lingkungan; Perubahan dan Pembedayaan Koperasi; Perubahan Perda No. 5 tahun 2012 tentang Industri, Persampahan dan Kebersihan; serta Raperda Pariwisata dan Pelayanan bagi Masyarakat,” Pungkas Pradi.

Setelah proses pengajuan dan tanggapan Fraksi DPRD Kota Depok dibacakan, Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo kemudian membentuk tiga pansus dan satu Banggar untuk membahas Raperda APBD tahun 2019 serta 6 Raperda perubahan (pengganti) yang diajukan Pemerintah Kota Depok. (red)