Konsidi Jalan Gas Alam yang terlihat Rusak

Balaikota, suaradepok.com Minimnya serapan anggaran di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Depok akan menjadi bahan evaluasi dan penilaian rapor untuk penggantian pimpinan SKPD.

Dinas / instansi yang serapan anggarannya minim, dianggap tidak mampu mengelola pekerjaan dan memaksimalkan anggaran secara baik.

Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok yang saat ini di pimpin Manto Djorghi.

Dari informasi yang dihimpun suaradepok.com, diketahui bahwa penyerapan anggaran dinas dibawah pimpinan Manto itu diketahui sangat minim.

Hingga menjelang akhir bulan November 2018, penyerapan anggaran Dinas PUPR Depok diketahui baru mencapai 40 persen saja.

Tak hanya itu. Banyak rekanan Dinas PUPR Kota Depok yang mengeluhkan “macetnya” pembayaran hasil pekerjaan proyek meski pelaksanaan fisiknya sudah lama diselesaikan (dikerjakan).

“Parah nih Dinas PUPR. Masa kerjaan sudah selesai (2 bulan) tapi penagihannya belum bisa dilakukan. Pokoknya ada aja alasannya. Mulai dari draft SP2D yang alasannya belum ada karena perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018, sampai kesalahan administrasi dalam dokumen penagihan. Ini terkesan dimain-mainkan sehingga menghambat pembayaran hasil pekerjaan dari pihak rekanan (kontraktor)”, ungkap Wahyudin, salah seorang kontraktor yang ditemui suaradepok.com, Kamis (29/11/2018).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono, mengaku sudah memanggil sejumlah satuan SKPD yang angka penyerapan anggarannya sangat rendah.

Ditegaskan Hardiono, pimpinan SKPD yang kinerjanya buruk, akan segera dievaluasi.

“Saya akan melakukan evaluasi SKPD yang tidak mampu mengelola pekerjaan dan memaksimalkan penyerapan anggaran secara baik,” ujar Hardiono.

Lebih jauh ditegaskan Hardiono, jajaran di Dinas PUPR Kota Depok dinilai tidak mampu mengelola pekerjaan dengan baik.

Pasalnya, hingga menjelang akhir November 2018, penyerapan anggaran dinas yang berlokasi di Kecamatan Cimanggis Depok itu sangat rendah, yakni baru mencapai sekitar 40 persen.

“Apa gunanya dipertahankan kalau memang kinerjanya jelek,” pungkas Hardiono seperti dikutip dari Media Indonesia.

Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Kota Depok, Supomo mengakui bahwa dua bulan menjelang akhir tahun 2018, penyerapan anggaran di Dinas PUPR baru 40 persen atau sekitar Rp168,8 miliar dari total anggaran APBD 2018 sebesar Rp 422 miliar.

Supomo berkelit bahwa rendahnya penyerapan anggaran di Dinas PUPR disebabkan karena masih adanya beberapa program Dinas yang tidak bisa dilaksanakan.

Berita Sebelumnya : Kadis PUPR Depok akan Diganti ?