Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

JAKARTA, suaradepok.com Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengintruksikan agar Kepala Daerah tidak melakukan mutasi Aparatur Sipil Negera (ASN) jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran akan hal itu, kepada seluruh kepala daerah yang wilayahnya akan menggelar Pilkada,” tegas Tito, di Jakarta, Jumat (28/02/2020).

Hal itu dilakukan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan petahana yang akan maju kembali dalan Pilkada nanti.

“Di Pilkada Tahun 2020, hampir 230 yang berpotensi ikut bertanding adalah incumbent (petahana). Artinya 230 orang ini sangat berpotensi dengan powernya sebagai petahana menggunakan fasilitasnya untuk pemenangan, mutasi, dan lain-lain,” tegasnya.

Hal ini, kata Tito, erat kaitannya dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pilkada. Larangan melakukan mutasi ini mulai efektif per 8 Januari 2020 lalu.

“Kecuali alasan-alasan yang urgent yang harus dikonsultasikan dengan Mendagri,” imbuhnya.

Bentuk Satgas Antimoney Politik

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, memerintahkan jajarannya untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antimoney Politic dalam rangka Pilkada 2020.
“Satgas tersebut nantinya akan bertugas untuk mengawasi sumber dana para pasangan calon yang berkontestasi,” paparnya.

Menurut Listyo, satgas itu akan bermanfaat dalam menangani tren politik uang dalam pilkada. Sebab, tren tersebut diperkirakan akan kembali terjadi pada pilkada tahun ini.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengawasan satgas adalah calon dari petahana, pasalnya, peluang penyalahgunaan dalam mengumpulkan anggaran oleh calon petahana lebih besar.

“Khususnya yang calon dari petahana atau incumbent, maka peluang-peluang untuk memanfaatkan jabatannya dalam rangka mengumpulkan anggaran itu tentunya akan besar,” tutur dia.

“Jadi saya minta anggota mengawasi itu jangan sampai karena kepentingan yang bersangkutan terpilih lagi, terus kemudian melakukan pelanggaran hukum. Itu yang harus kita proses,” sambung dia. Kps.