Senada dengan itu, Herry Prasetyo, salah seorang aktivis pergerakan di Depok mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan di SMA Negeri 8 Depok sudah sangat keterlaluan. Dari tahun ke tahun alasannya untuk uang pembangunan.

“Dari tahun sebelumnya sampai tahun ini, pihak sekolah selalu meminta uang sumbangan untuk pembangunan. Tapi buktinya, sampai saat ini fisik pembangunan yang dimaksud tidak sesuai dengan jumlah uang yang terkumpul dari orang tua siswa”, ujar Herry.

Bayangkan saja. Seandainya pada proses PPDB tahun ini SMA Negeri 8 Depok membuka 9 kelas yang masing-masing kelasnya menerima 40 siswa, coba kalikan saja dengan jumlah pungutan sebesar Rp 6,5 juta persiswa yang diminta pihak sekolah.

“Kira-kira mereka (Panitia Sekolah, red) mau membangun apaan ? Lalu jumlah uang yang diterima pada PPDB tahun sebelumnya (2017) juga perlu disoroti. Untuk apa saja uang itu”, pungkas Herry.