Rekomendasi DPRD Depok terkait LKPJ Walikota TA. 2018

BOULEVARD, SUARADEPOK.com Sejumlah anggota DPRD Kota Depok menilai bahwa kinerja jajaran Pemerintah Kota Depok belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi.

Hal ini diketahui saat rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPJ Walikota Depok Tahun 2018 di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (26/4/2019).

Kritik terkait banyaknya permasalahan di Kota Depok yang belum terselesaikan itu disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Depok dari Partai Gerindra, Muhammad HB.

Menurutnya, hingga akhir 2018, masih banyak program kegiatan pemerintah Kota Depok yang tidak tercapai sesuai rencana.

“Target capaian program kegiatan tahun 2018 yang sudah direncanakan sejak awal tahun ternyata masih banyak yang tidak terpenuhi”, ujar Muhammad HB membacakan hasil rekomendasi Pembahasan LKPJ dari Partai Gerindra.

Sertifikasi terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Depok juga tak luput dari sorotan anggota Fraksi Partai besutan Prabowo Subianto ini.

Menurut Muhammad HB, Pemerintah Kota Depok juga tidak mampu memenuhi capaian target sertifikasi terhadap pelaku usaha kecil dan mikro.

“Dari target capaian sebanyak 3.380 produk, Pemkot Depok baru mampu melakukan sertifikasi terhadap 612 produk usaha kecil mikro saja. Jumlah ini tentu saja masih jauh dari target yang diharapkan”, ungkap Muhammad HB.

Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah minimnya jumlah SDM Koperasi terlatih serta menurunnya jumlah nilai ekspor Kota Depok pada tahun 2018 lalu.

“Target SDM Koperasi terlatih pada 2018 adalah sebanyak 3.844 orang. Namun ternyata baru 255 orang saja yang menyelesaikan program peningkatan kapasitas SDM-nya. Sementara untuk target ekspor Kota Depok juga anjlok dari target awal sebesar US$ 80.973.103.38, namun hanya tercapai sebesar US$ 74.456622.43 saja”, beber Muhammad HB.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Qurtifa Wijaya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang mendorong perbaikan di sektor pendidikan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan program-program bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu juga harus diperjuangkan.

“Anak-anak dari keluarga kurang mampu juga harus dipikirkan. Bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak”, tegas Qurtifa.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Suparyono berharap, rekomendasi yang disampaikan pada rapat paripurna itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan program kerja Pemerintah Kota Depok ke depannya.

Menanggapi banyaknya catatan kekurangan itu, Walikota Depok Muhammad Idris menerima dengan legowo dan akan memperbaiki kinerja jajaran dibawahnya.

Orang nomor satu di Kota Depok itu juga berharap, harmonisasi kinerja antara Legislatif dan Eksekutif dapat terus terjalin supaya potensi-potensi yang selama ini belum tereksploitasi dapat dimaksimalkan demi kemajuan Kota Depok. (Mellasari/Luk)