SuaraDepok.Com – Beredar surat yang dikeluarkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait permintaan dokumen dan keterangan kepada Dirut PT Pelni Insan Tobing.

Surat tersebut bernomor B7598/VII/RES.3.3/2019/DIT Reskrimsus dan dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Diterbitkan surat ini terkait dengan dugaan korupsi atau penyelewengan pada kegiatan pelayanan publik untuk angkutan dalam rangka pelayanan pelaksanaan tol laut dan penyelenggaran pelayanan publik kapal perintis milik negara tahun 2017.

“Untuk kepentingan proses pengumpulan bahan keterangan dimohon kepada Dirut untuk dapat menghadirkan pelaksana terkait kegiatan tersebut dalam memberikan keterangan,” seperti dikutip KedaiPena.Com, Jumat, (11/10/2019).

Dirut Pelni pun diminta untuk menghadirkan ‘general ledger‘, kuitansi pembelian, kertas kerja dan hal lain yang. Menurut data yang dihimpun oleh KedaiPena.Com, total nilai proyek dari tol laut, pengadaan kapal perintis AC hingga Gearbox kapal mencapai Rp500 miliar.

Surat ini sendiri ditandatangani langsung oleh Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Kasubid Korupsi Ajun Komisari Besar Bhakti Suhendrawan dengan penyelidik Kompol Supianto Pangaribuan.

Dikonfirmasi hal tersebut, Corsec Pelni Yahya Kuncoro tidak mau banyak komentar terkait hal itu.

“Tidak ada pemanggilan Pak Dirut,” tegas dia saat di dikonfirmasi oleh KedaiPena.Com belum lama ini.

Sementara Dirut Pelni Insan Tobing berulang kali dihubungi tidak memberikan respon.

Terpisah, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo mengatakan, sejumlah proyek strategis di jaman Jokowi memang sangat rawan sekali dikorupsi.

Tidak hanya mega proyek listrik dan tol laut tapi bantuan untuk masyarakat guna meningkat roda ekonomi seperti traktor dan lainnya juga dikorupsi.

Oleh karena perlu pembenahan yang sangat ekstrim untuk mengatasi penyakit korupsi yang sudah sangat kronis ini.

“Tapi ada yang aneh dengan banyaknya korupsi. Karena para anggota dewan yang terhormat justru malah berinisiatif membuat revisi UU KPK yang malah melemahkan KPK. Bukannya membuat UU yang mengancam para pelaku korupsi dengan hukuman yang berat,” tegasnya.