PKL Raya Bogor di Ultimatum, Ribuan Pedagang Bakal “Kepung” Balaikota

Anggota Satpol PP saat mengedarkan Surat Peringatan (SP) 2 kepada para pedagang kaki lima di sepanjang jalan raya Bogor. (Foto : Ist.)
Anggota Satpol PP saat mengedarkan Surat Peringatan (SP) 2 kepada para pedagang kaki lima di sepanjang jalan raya Bogor. (Foto : Ist.)

“Petugas kami sudah memberikan SP pertama kepada para pemilik bangli dan PKL di sana, sekaligus pengertian bahwa lokasi itu tidak boleh ada bangunan dan dijadikan tempat usaha, Tapi tidak juga digubris sehingga kami layangkan SP 2,” katanya.

Dengan SP 2 ini maka pemilik bangli dan PKL memiliki waktu beberapa pekan untuk membongkar sendiri bangunan mereka.

“Jika tetap tidak diindahkan, maka terpaksa kami bongkar paksa,” ujar Yayan.

 

TEBANG PILIH

Sayangnya, pernyataan tegas Kepala Satpol PP Kota Depok itu terkesan hanya berlaku untuk para pedagang kaki lima saja. Sementara jika diperhatikan, di sepanjang jalan raya Bogor banyak sekali bangunan permanen yang juga melanggar aturan.

Contohnya jembatan yang dibuat oleh salah satu pengusaha bengkel Surya yang lokasinya tak jauh dari jalan masuk Naterman. Jembatan itu dibuat bukan untuk lalu lintas masyarakat umum, melainkan dibangun untuk kepentingan usaha bengkel itu sendiri.

Tak hanya itu, 9 unit bangunan rumah toko (ruko) yang berada di seberang Hotel Uli Artha juga sudah bertahun-tahun beroperasi tanpa mengantongi ijin resmi. Namun hingga kini, tidak ada tindakan nyata dari Satpol PP Kota Depok untuk melakukan penertiban.

Sembilan unit Ruko di seberang Hotel Uli Artha, Km 38 Tapos ini sudah berdiri bertahun-tahun tanpa ijin resmi tetapi dibiarkan beroperasi oleh Satpol PP

Baca Juga : Sudah di SP 3, Satpol PP Depok “Cincai” Ruko Bermasalah di Km. 38 Tapos ?

Jika lapak para pedagang kaki lima disebut-sebut melanggar garis sempadan dan menggunakan lahan pedestrian, lalu apa bedanya dengan 9 unit ruko milik Tugino Eto Susanto ini ?