SuaraDepok.Com – Sejak awal, proyek tol laut menyimpan potensi dikorupsi. Bahkan potensi dugaan korupsi di proyek tol laut sangat besar mulai dari pihak Kemenhub hingga operator seperti PT Pelni serta operator pelabuhan.

Demikian disampaikan Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi ditulis Suara Depok, Selasa (22/10/2019).

Oleh karenanya tinggal menunggu waktu saja terungkap oleh penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau polisi.

“Tender-tender pembangunan kapal tol laut misalnya. Kan itu sudah selesai pekerjaannya (termasuk tendernya), tinggal diaudit. Ada temuan atau nggak.
Pengadaan Kapal Perintis,
AC dan Gearbox Kapal yang dikerjakan PT Pelni adalah salah satu temuan,” jelas Rusdi.

Lebih lanjut Rusdi mengatakan potensi korupsi tol laut juga menyangkut pengadaan kapal tol laut dan masalah uang subsidi. Oleh karena itu Kemenhub khususnya Hubla telah berutang kejujuran kepada publik.

Sehingga bukan hanya operator tol laut seperti PT Pelni yang bertanggung jawab tapi Kemenhub atau Hubla juga turut bertanggung jawab.

Sebelumnya, beredar surat yang dikeluarkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait permintaan dokumen dan keterangan kepada Dirut PT Pelni Insan Tobing.

Surat tersebut bernomor B7598/VII/RES.3.3/2019/DIT Reskrimsus dan dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Diterbitkan surat ini terkait dengan dugaan korupsi atau penyelewengan pada kegiatan pelayanan publik untuk angkutan dalam rangka pelayanan pelaksanaan tol laut dan penyelenggaran pelayanan publik kapal perintis milik negara tahun 2017.

“Untuk kepentingan proses pengumpulan bahan keterangan dimohon kepada Dirut untuk dapat menghadirkan pelaksana terkait kegiatan tersebut dalam memberikan keterangan,” seperti dikutip KedaiPena.Com, Jumat, (11/10/2019).

Dirut Pelni pun diminta untuk menghadirkan ‘general ledger‘, kuitansi pembelian, kertas kerja dan hal lain yang. Menurut data yang dihimpun oleh KedaiPena.Com, total nilai proyek dari tol laut, pengadaan kapal perintis AC hingga Gearbox kapal mencapai Rp500 miliar.

Surat ini sendiri ditandatangani langsung oleh Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Kasubid Korupsi Ajun Komisari Besar Bhakti Suhendrawan dengan penyelidik Kompol Supianto Pangaribuan.

Dikonfirmasi hal tersebut, Corsec Pelni Yahya Kuncoro tidak mau banyak komentar terkait hal itu.

“Tidak ada pemanggilan Pak Dirut,” tegas dia saat di dikonfirmasi oleh KedaiPena.Com belum lama ini.

Sementara Dirut Pelni Insan Tobing berulang kali dihubungi tidak memberikan respon.