DEPOK, suaradepok.com – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Religius yang akan diberlakukan di Kota Depok mendapat reaksi dari berbagai pihak.

Banyak yang menilai bahwa usulan Raperda tersebut justru akan memperburuk citra Kota Depok di mata masyarakat luas.

Bahkan ada pula yang menilai bahwa Raperda Kota Religius itu tidak ada kaitannya dengan perbaikan-perbaikan layanan publik.

“Kota Kita Ini Beragam, Bukan Seragam. Raperda Kota Religius sangat tidak dibutuhkan karena tidak berkorelasi dengan penyelenggara pelayanan publik, korupsi, keadilan. Kota yang punya perda macam itu justru akan semakin memperburuk pelayanan publiknya,” ujar Coki Naipospos dari Setara Institute dalam webinar, Sabtu (20/11/2020).

Lebih jauh dikatakan Coki, selama empat tahun terakhir ini saja, Kota Depok selalu menempati skor rendah dalam mempromosikan kebebasan beragama, toleransi dan layanan publik.

Lalu jika Kota Depok menerapkan Perda Kota Religius, lanjut Coki, mau jadi seperti apa lagi Kota Depok kedepannya.

Menurut Coki, Perda Kota Religius hanyalah mainan sekelompok elit untuk mendapat suara dalam ajang politik (Pilkada).

Lagipula, apakah perlu negara masuk ke urusan privat seperti mengatur cara berpakaian orang per orang.

“Banyak hal klise dan aneh setelah saya baca dari raperda ini. Apa urusan negara atur cara orang berpakaian?”, katanya.

Saat ini saja, lanjut Coki, ada 540 Peraturan Daerah yang terinspirasi oleh agama mayoritas yang ada di berbagai daerah.

“Sebanyak 60 Perda di antaranya langsung berimplikasi pada kebebasan beragama dan toleransi. Padahal masyarakat perkotaan itu sangat dinamis dan beragam”, pungkasnya.

Senada dengan itu, Ketua PCNU Kota Depok, Achmad Solechan mengatakan bahwa Raperda Kota Religius di Kota Depok hanya upaya menipu syariah.

Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan di Kota Depok tidak berjalan. Tidak ada penambahan sekolah negeri baru, tidak ada tambahan jalan raya baru, tidak ada peningkatan layanan publik, tidak ada inovasi di lingkungan pemerintah kota.

“Bagaimana mau bilang Kota Religius. Apanya yang relijius ? Tingkat keamanan rendah, kekerasan terhadap anak tinggi, kaitan dengan aksi terror banyak di Depok kok,” ujar Achmad Solechan.

Ia mengatakan relijius harus lebih dahulu ditunjukkan oleh Pemkot Depok dengan berlaku adil bagi semua pihak, memberi pelayanan publik yang baik dan cepat.

Namun, selama 10 tahun terakhir, yang terjadi malah sebaliknya, yakni kemunduran di Kota Depok.

“Jadi ini sesungguhnya men-down grade Kota Depok. Itu semuanya hanya menipu aja,” tegas Achmad.

Lebih jauh Achmad juga mengungkapkan bahwa Raperda Kota Religius sudah pernah diusulkan tahun 2018 lalu, namun tidak disetujui oleh DPRD Kota Depok.

Setahun kemudian diusulkan kembali, tetapi juga ditolak. Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menang pemilu legislatif 2019, usulan ini diajukan lagi dan dimasukan dalam program legislasi.

Artinya, tahun 2021 raperda ini akan dibahas lagi.

Sementara itu, Akademisi Universitas Indonesia (UI), Zuliansyah mengatakan bahwa kualitas kebijakan publik di Kota Depok masih sangat rendah.

Nilai keamanahan berbagai kebijakan publik di Kota Depok hanya sekitar 62, B rendah.

Tak hanya itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

(Penulis : M. Ferry Sinaga)