MARGONDA,suaradepok.com – Diujung masa jabatannya, Walikota Depok, Mohammad Idris memfokuskan pada pembangunan infrasttuktur. Sejumlah mega proyek akan segera dilaksanakan pada tahun ini.
Salah satu mega proyek diantaranya, pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
“Pembangunannya akan dimulai pada Juli 2020, saat ini kami sedang sosialisasi terkait pembebasan lahan,” ujar Idris usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Balikota, Rabu (19/02/2020).
Ditambahkan dia, pembangunan itu sendiri akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama mulai Juli 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 56 miliar. Kemudian tahap kedua di awal 2021 dengan anggaran Rp 54 miliar.
“Sesuai hasil DED Pemprov Jabar, pembangunan akan dilaksanakan selama 14 bulan. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBP) Pemprov Jabar,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemkot Depok juga meminta agar Surat Keputusan Penetapan Lokasi (SKPL) segera diterbitkan. “Jika sudah dikeluarkan pembebasan lahan bisa segera dilakukan. Kami juga meminta hasil Detail Engineering Design (DED) supaya perangkat daerah terkait bisa segera merancang kebijakan mengenai pengadaan lahan serta melakukan pematokan tanah yang akan digunakan.

Dia menambahkan, pada pembangunan tahap pertama, pengerjaan yang dilakukan berupa bagian depan jalan (frontage), dinding turap (sheet pile), relokasi saluran irigasi, drainase dan trotoar. Sementara tahap kedua adalah pembangunan terowongan di bawah jalur kereta api.

“Saat pengerjaan tahap satu pun jalan tidak akan ditutup karena pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok sudah mempersiapkan dengan baik rekayasa lalu lintasnya. Mudah-memudahan dengan kerja sama kolaboratif ini, pembangunan Underpass Dewi Sartika dapat berjalan lancar. Tentu kami harapkan dengan pembangunan underpass tersebut dapat mengatasi kemacetan yang kerap terjadi karena ada perlintasan kereta dan pertigaan jalan,” harap Idris.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Dadan Rustandi menambahkan, pihaknya hanya dilibatkan sebagai pendamping Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBP) Pemprov Jabar.

“Kami hanya memaparkan perencanaannya saja. Saat ini sedang proses perencanaan pembebasan lahannya. Kalau tidak meleset Juli 2020 segera dimulai tahap pertama pembangunan fisiknya,” ujarnya.