Polresta Depok
Polresta Depok

MARGONDA, SUARADEPOK.com – Nama Kepala Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Manto Djorghi mulai disebut-sebut dalam pengungkapan kasus korupsi jalan Nangka yang merugikan negara sebesar Rp 10,6 miliar.

Banyak yang menduga bahwa Manto akan dijadikan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Depok, Harry Prihanto itu.

Bahkan salah satu media online di Kota Depok (Depok Tren, red) sudah secara gamblang menyebut nama Kepala Dinas PUPR dalam judul artikel yang diunggah pada Rabu (16/1/2019).

Baca Juga : Mantan Walikota Dan Sekda Depok Ditetapkan Sebagai Tersangka

Di dalam isi artikel, media online yang dimotori seorang wartawan harian nasional ini juga menulis bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, kemungkinan tersangka baru itu yakni di duga Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Manto.

Terkait hal ini, Kapolres Depok, Kombes Pol Didik Sugiarto belum mau menyebutkan secara terbuka.

Namun demikian, orang nomor satu di jajaran Kepolisian Resort Kota Depok ini memberikan sinyal bahwa akan ada upaya penambahan nama tersangka baru dalam pelengkapan berkas pemeriksaan kasus dugaan korupsi jalan Nangka Kecamatan Tapos, Depok.

Baca Juga : Polisi Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Jalan Nangka ke Kejaksaan

“Lihat saja nanti dari hasil pengembangan. Kemungkinan akan ada tambahan nama tersangka baru”, ujar Kapolres Depok, Kombes Pol Didik Sugiarto didampingi Kepala Pengadilan Negeri (PN) Depok, Soebandi, Rabu (16/1/2019).

Mengenai bolak-baliknya berkas pemeriksaan kasus korupsi jalan Nangka dari Polisi ke Jaksa (Sebanyak 3 kali, red), Kapolres Depok mengatakan bahwa tidak ada niatan untuk mengulur-ulur waktu.

Baca Juga : Monitor Kasus Korupsi Nur Mahmudi, KPK Awasi Kejari dan Polresta Depok

Kapolres juga berjanji akan secepatnya melengkapi kekurangan berkas yang diminta agar dapat dikirim kembali ke Kejaksaan.

“Tidak ada niatan kami untuk mengulur waktu. Kami akan segera menyempurnakan kekurangan berkas pemeriksaan, sehingga pekan depan dapat dikirim kembali ke Kejaksaan”, tegas Kapolres.

Senada dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Sufari juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ada niatan untuk bermain-main dengan berkas kasus korupsi jalan Nangka.

Pengembalian berkas pemeriksaan sebanyak tiga kali ke penyidik kepolisian itu dikarenakan belum lengkapnya berkas yang dikirim ke Kejaksaan.

Menurut Sufari, sejak awal pengembalian berkas, pihaknya (Kejaksaan, red) sudah memberikan petunjuk agar penyidik Tipikor Polresta Depok dapat melengkapi alat dan barang bukti yang mengunsur kepada perbuatan tersangka.

“Jadi bilamana tuduhan perbuatan tersangka tidak didukung alat dan barang bukti, maka secara materil itu belum lengkap,” tegas Kajari.

 

Penulis : Ferry Sinaga