Balaikota, suaradepok.com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP tahun ajaran 2020/2021 memang sudah selesai.

Namun demikian, ternyata banyak temuan dan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait penerimaan siswa melalui jalur belakang (jalur tidak resmi, red).

Berdasarkan informasi yang diterima tim suaradepok.com (JBKD grup) dari beberapa Kepala Sekolah SMPN, diketahui bahwa peran Dinas Pendidikan Kota Depok sangatlah besar terkait titip menitip siswa pada proses PPDB tahun 2020 ini.

Bahkan berdasarkan hasil investigasi dilapangan, diketahui ada ratusan siswa titipan yang nama-namanya sudah dititipkan melalui Dinas Pendidikan dan didistribusikan ke masing-masing sekolah tujuan jauh-jauh hari sebelum proses pendaftaran resmi (online) berlangsung.

“Dari satu bulan yang lalu, nama-nama siswa (titipan, red) sudah masuk ke kami (Sekolah). Kami juga mendapatkan banyak kiriman nama-nama siswa susulan dari Dinas Pendidikan kok”, ungkap “S”, salah seorang Kepala Sekolah SMP Negeri yang enggan disebutkan namanya, Rabu (15/7/2020).

Senada dengan itu, “D” salah seorang panitia PPDB SMP Negeri di wilayah Sukmajaya Depok juga mengatakan bahwa dirinya hanya mengakomodir siswa-siswi titipan yang namanya dikirim dari Dinas Pendidikan.

“Selain nama-nama siswa yang direkomendasikan dari Dinas, saya tidak berani mengakomodir”, tegas sumber yang minta namanya tidak disebutkan.

Panitia PPDB Ikut Bermain ?

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengaku telah menerima laporan adanya transaksi jual-beli kursi di tingkat SMP dan SMA dalam PPDB Depok 2020.

Dikutip dari kompas.com, Arist bahkan tak ragu menyebutkan nama sejumlah sekolah negeri yang dilaporkan menawari orangtua murid untuk membeli kursi kosong di PPDB lalu.

“Di Depok terjadi (jual-beli kursi) dan ada 3-4 yang sudah dilaporkan (ke Komnas PA). Bahkan ada yang sampai mau meminjam uang ke saya nilainya Rp 5 juta,” kata Arist kepada wartawan pada Selasa (14/7/2020).

“Ini harus dikoreksi oleh pemimpin. Kok masih ada kursi kosong dan bisa bayar Rp 4-5 juta? Ini ada salah urus seleksi dan penerimaan,” ungkapnya.

Transaksi semacam ini semakin mempersulit kesempatan bagi para siswa mengakses pendidikan yang adil.

Arist berujar, hal ini ditemui dalam PPDB di Bodetabek. Sudah muncul masalah kependudukan dalam sistem zonasi yang dipakai di PPDB, praktik jual-beli kursi semakin menambah sengkarut.

“Akhirnya puluhan ribu anak kehilangan kesempatan belajar karena kuota sangat sedikit dan disinyalir ada kecurangan,” kata Arist.

“Sejak kemarin dinyatakan tutup penerimaan murid baru, masih ada sekolah negeri yang bisa mengakomodir jika calon siswanya punya uang. Itu keluhan masyarakat. Jual beli kursi antara Rp 4-5 juta, itu di sekolah negeri. Itu ada salah urus. Ini pelanggaran,” pungkas Arist.

Kompas.com masih berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin sejak Selasa sore.

Akan tetapi, nomor telepon yang bersangkutan belum bisa dihubungi hingga berita ini disusun.

Upaya konfirmasi akan terus dilakukan dan akan menjadi berita terpisah.

(Penulis : Tim JBKD)