Balaikota, suaradepok.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) DPW Bogor Raya akan mengerahkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Aksi yang rencananya diikuti sekitar 300 massa dari LSM Penjara itu akan dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung dan di Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jl. DR. Radjiman Kota Bandung.

Surat pemberitahuan aksi yang di terima Sat. Intelkam Polda Jabar

Berdasarkan data yang diterima suaradepok.com (JBKD Grup), aksi unras LSM Penjara itu sudah dilaporkan kepada pihak intelijen Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dengan Nomor surat : 050/PJR/MPDU/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, penanggung jawab aksi unras M. Thohir Barabba membenarkan informasi tersebut.

Menurutnya, aksi itu dilakukan terkait carut marutnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru SMA tahun ajaran 2020/2021 di Kota Depok.

“Ya benar. Rencananya aksi unjuk rasa akan kami lakukan besok Rabu (15/7/2020). Kami akan menggelar aksi di dua lokasi, yakni di Gedung Sate dan di Dinas Pendidikan Provinsi Jabar supaya Gubernur Jabar tahu permasalahan yang terjadi di Kota Depok”, ujar M. Thohir, Selasa (14/7/2020).

M. Thohir juga menyayangkan penerapan aturan dan sistem penerimaan peserta didik baru tahun tahun 2020 yang terkesan tidak pro kepada masyarakat.

“Di Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019¬†yang mengatur tentang Ketentuan PPDB mulai dari persyaratan, jalur pendaftaran pelaksanaan PPDB (Pendaftaran, Seleksi dan Pengumuman) justru tidak pro terhadap rakyat. Salah satunya adalah, anak-anak yang usianya belum cukup atau kurang dari batas usia yang ditentukan saat PPDB, banyak yang gagal masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya (SMP ke SMA, red). Ini kan aneh aturannya. Lalu anak-anak yang usianya dianggap kurang tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah ?”, ujar M. Thohir kesal.

Baca Juga : Ssstt..!!! Begini Modus Kecurangan PPDB SMA Negeri di Kota Depok

Sebelumnya, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah II (KCD 2) Aang Karyana yang ditemui di kantornya Jl. Pangeran Sogiri, Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat mengaku bahwa pihaknya sampai saat ini masih mengikuti aturan yang berlaku sesuai juklak-juknis yang ditentukan.

Kepala KCD II, Aang Karyana saat ditemui dikantornya

Aang mengaku enggan menabarak aturan yang berlaku karena tidak mau berurusan dengan lembaga seperti Ombudsman RI.

“Tahun lalu kita (Dinas Pendidikan Jawa Barat, Red) sudah mendapat sorotan dan teguran dari Ombudsman. Masa tahun ini kita dapat teguran lagi”, ujar Aang di kantornya, Senin (13/7/2020).

Terkait aspirasi dari rekan-rekan di Depok, lanjut Aaang, Insya Allah akan saya sampaikan ke Pimpinan di Dinas Provinsi Jawa Barat.

“Yang jelas, sampai hari ini saya belum ada arahan lain selain mengikuti aturan yang berlaku. Terkait aksi unras yang akan dilakukan rekan-rekan LSM, ya silakan saja”, pungkas Aang.

Unras di Depok

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan saat melakukan orasi di depan SMAN 1 Depok

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok kembali melakukan aksi Solidaritas untuk siswa miskin, Senin (13/7/2020).

Aksi yang diikuti oleh puluhan anggota dan relawan DKR itu dilakukan di depan SMA Negeri 1 Depok, Jl. Nusantara Raya, Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat sebagai simbol perwakilan Dinas Provinsi Jawa Barat.

Dalam orasinya, Roy mengaku kecewa karena banyak siswa dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah (Ditolak, red) saat proses PPDB berlangsung.

“Pendidikan untuk seluruh rakyat adalah perintah Undang-undang dan Pancasila menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menolak siswa miskin, berarti pemerintah anti Pancasila,” tegas Roy Pangharapan.

Roy berharap, Gubernur Jawa Barat bisa segera mengakomodir seluruh siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah khususnya di Kota Depok.

“Jangan bicara Pancasila, kalau bikin peraturan yang membiarkan siswa miskin tidak bisa sekolah ! Buktikan kalau Pancasila itu sakti menjamin seluruh siswa bisa sekolah tanpa diskriminasi!” tegas Roy yang langsung diamini peserta aksi.

Roy juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi sekolah negeri di Depok dan seluruh Indonesia untuk menolak siswa miskin, kecuali mereka anti Pancasila.

Roy bersama seluruh Relawan DKR Kota Depok juga berjanji akan terus mendampingi para orang tua siswa untuk mendapatkan haknya.

“Termasuk jika diperlukan kami akan mendatangi menteri Nadiem dan Presiden Jokowi agar segera menindak semua pejabat yang anti Pancasila karena menolak siswa miskin mendapatkan hak yang sudah dijamin oleh undang-undang,” tutup Roy Pengharapan.

(Penulis : M. Ferry Sinaga)