Balaikota, suaradepok.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPC IPJI) Kota Depok, Yohannes Muryani mengaku heran dengan pernyataan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah II (KCD II) Aang Karyana yang mengungkapkan adanya 500 berkas siswa titipan melalui KCD II yang menaungi wilayah Kota Depok dan Kota Bogor.

Menurut Anis (sapaan akrab Yohannes Muryani, red), berkas titipan sebanyak 500 siswa SMA Negeri sebagaimana diungkapkan Kepala KCD II tidaklah rasional.

“Kalau itu memang benar, maka bapak harus bisa membuktikannya. Jangan membuat suasana jadi panas. Itu titipan berkas siswa dari siapa ?”, desak Anis saat bertemu Kepala KCD II, Aang Karyana dikantornya, Jl. Pangeran Sogiri, Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2020).

Kepala KCD II, Aang Karyana saat ditemui dikantornya

Kepada wartawan, Aang terkesan berat hati untuk membeberkan ihwal berkas titipan siswa SMA yang masuk ke KCD II.

Namun demikian, Aang menyebutkan beberapa nama elemen di Kota Depok yang sudah datang dan menitipkan sejumlah berkas siswa SMA ke KCD II.

“Tidak bisa disebutkan satu persatu bawaan siapa, tetapi yang jelas berkas calon siswa SMAN itu titipan dari elemen-elemen yang ada di Kota Depok”, ujar Aang Karyana sembari menyebut beberapa nama elemen yang dimaksud, Senin (13/7/2020).

Unjuk Rasa

Carut marutnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Kota Depok juga mengundang reaksi dari sejumlah aktifis dan LSM di Kota Depok.

Meski proses penerimaan siswa SMA sudah berakhir, namun gejolak yang ditimbulkan akibat penerapan aturan baru sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang mengatur tentang Ketentuan PPDB mulai dari persyaratan, jalur pendaftaran pelaksanaan PPDB (Pendaftaran, Seleksi dan Pengumuman) justru dianggap tidak pro terhadap rakyat.

“Banyak calon siswa dari keluarga kurang mampu yang akhirnya ditolak saat mendaftar ke SMA Negeri meski lokasi sekolah dekat dari rumahnya. Tak hanya itu, permasalahan umur saat melakukan pendaftaran juga dinilai sangat merugikan. Banyak siswa yang gagal masuk SMA Negeri dengan alasan umur belum cukup sehingga tersingkir saat proses seleksi”, ujar Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, Senin (13/7/2020).

Baca Juga : Besok, Ratusan Massa LSM Penjara “Geruduk” Gubernur dan Disdik Jabar

Roy yang ditemui usai melakukan aksi unjuk rasa di depan SMAN 1, Jl. Nusantara Raya, Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat mengaku heran dengan penerapan aturan baru yang tidak pro terhadap rakyat kecil.

Roy juga mengaku kecewa karena banyak siswa dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah (Ditolak, red) saat proses PPDB tahun ajaran 2020/2021 berlangsung.

“Pendidikan untuk seluruh rakyat adalah perintah Undang-undang dan Pancasila menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menolak siswa miskin, berarti pemerintah anti Pancasila,” tegas Roy Pangharapan.

Roy berharap, Gubernur Jawa Barat bisa segera mengakomodir seluruh siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah khususnya di Kota Depok.

“Jangan bicara Pancasila, kalau bikin peraturan yang membiarkan siswa miskin tidak bisa sekolah ! Buktikan kalau Pancasila itu sakti menjamin seluruh siswa bisa sekolah tanpa diskriminasi!” tegas Roy yang langsung diamini peserta aksi.

Roy juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi sekolah negeri di Depok dan seluruh Indonesia untuk menolak siswa miskin, kecuali mereka anti Pancasila.

Roy bersama seluruh Relawan DKR Kota Depok juga berjanji akan terus mendampingi para orang tua siswa untuk mendapatkan haknya.

“Termasuk jika diperlukan kami akan mendatangi menteri Nadiem dan Presiden Jokowi agar segera menindak semua pejabat yang anti Pancasila karena menolak siswa miskin mendapatkan hak yang sudah dijamin oleh undang-undang,” tutup Roy Pengharapan.

(Penulis : Ferry Sinaga)