DPRD Depok Gelar Paripurna Renja AKD Bersamaan dengan HUT Ke-19

DPRD Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka pembukaan sidang masa pertama tahun sidang 2018-2019 sekaligus memperingati HUT DPRD Depok yang ke-19.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan bahwa dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menyampaikan rencana kerja untuk pembenahan di semua sektor untuk meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang telah diagendakan.

Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan menyampaikan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya ditambah beberapa kegiatan baru yang menjadi fokus pembahasan Komisi A pada masa sidang pertama.

“Komisi A akan menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan terkait Penertiban Perijinan dengan mengadakan Rapat Kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja,” ujar Ketua Komisi A, Nurhasim.

Lebih lanjut Nurhasim mengatakan, Komisi A juga akan memfasilitasi penyelesaian masalah Aset Fasos Fasum dan mengususlkan pembentukan Pansus Aset serta pengawasan terhadap penegakan Perda Tentang Perijinan dan mendorong terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang solid dan kinerja PNS yang profesional serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok.

Sementara Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian dan Keuangan Daerah, melalui Sekretaris Komisi B, Bernhard mengatakan, dalam empat bulan kedepan (September-Desember 2018) akan fokus pada peningkatan Investasi melalui De Regulasi Perijinan. Untuk itu Komisi B akan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang membidangi masalah perijinan dan juga dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMB Tahun 2016-2021.

“Komisi B akan mendorong terciptanya iklim usaha di Kota Depok yang kondusif bagi para investor dan akan mempercepat peningkatan penanaman modal. Diperlukan Kebijakan Pemerintah Kota Depok untuk menjamin Kepastian Hukum, Kepastian Keamanan Usaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan ijinnya,” ujar Bernhard.

Komisi C yang membidangi masalah pembangunan diwakili oleh Veronica Wiwin Widarini menyampaikan bahwa pada Sidang Pertama akan fokus pada Fungsi Pengawasannya pada Dinas PUPR, DLHK, Dishub, Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Komisi C.

“Komisi C akan melakukan fungsi kontrolnya terhadap pembangunan sarana dan prasarana, khususnya yang dibiayai APBD Kota Depok dan mengawal pemerintah Kota Depok agar secepatnya merealisasikan pembangunan Alun-alun pada lokasi yang sudah ditetapkan serta pembangunan Terminal Jatijajar. Demikian pula Terminal Terpadu agar segera rampung sehingga dapat digunakan oleh masyarakat,” ujar Veronica.

Untuk Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat diwakili oleh Sahat Farida Berlian. Sahat mengatakan bahwa Komisi D akan melakukan pengawasan dan pemantauan bidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Agama dan Sosial, Ketenaga kerjaan serta Kepemudaan dan Olahraga.

“Terkait peninggalan situs sejarah Kota Depok, Komisi D meminta kepada Pemerintah Kota Depok agar Rumah Cimanggis dan Rumah Kolonial yang berada didalam komplek Tower RRI Cimanggis sebagai sebuah situs sejarah yang tentunya bisa dikembangkan menjadi salah satu tempat rujukan Sejarah dan Budaya Kota Depok dan menjadikan Rumah Cimanggis sebagai Museum Kota Depok,” ujar Sahat.