SMA Negeri 8 Depok

Cilodong, suaradepok.com – SMA Negeri 8 Kota Depok kembali mendapat sorotan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2020/2021.

Kali ini, sekolah yang dipimpin oleh Supeni itu dikabarkan menerima “uang pelicin” sebesar Rp 10 juta dari calon siswa yang akan masuk melalui “jalur belakang”.

“Sampai hari ini SMAN 8 Depok masih menerima siswa. Tetapi yang diterima hanyalah orang-orang tertentu yang sudah diakomodir oleh wakil kepsek bernama Sugiarto”, ujar Deynni, salah seorang wartawan media online Grup JBKD, Rabu (12/8/2020).

Lebih jauh Deynni mengatakan, saat dirinya berada di SMAN 8 untuk menjalankan tugas liputan, ia bertemu dengan wali murid yang akan mengantarkan berkas pendaftaran anaknya.

Wali murid yang baru mengantarkan berkas pendaftaran, Rabu (12/8/2020) siang

“Kalau kata pak Sugi, PPDB sudah tutup. Tetapi sampai siang ini masih ada saja orang tua siswa yang baru mengantarkan berkas pendaftaran anaknya. Waktu saya tanya ke orang tua siswa itu, dia menjawab bahwa anaknya baru diterima di SMAN 8 Depok melalui pak Sugi”, beber Deynni sembari menunjukkan bukti foto orang tua siswa yang akan mengantarkan berkas daftar ulang.

Informasi lain yang diterima suaradepok.com mengatakan bahwa untuk dapat diterima di SMAN 8 Depok melalui “jalur belakang”, orang tua siswa¬†tidak bisa hanya dengan tangan kosong.

“Minimal, orang tua siswa diminta untuk membayar uang sebesar Rp 10 juta. Bisa jadi lebih dari itu mengingat kuota yang disediakan untuk jalur belakang cuma sedikit. Jadi orang tua mau tidak mau akan mencari uang sesuai yang diminta oleh pihak sekolah supaya anaknya bisa masuk. Kalau gak ada “pelicinnya”, jangan harap diterima di SMAN 8 Depok. Pasti ada saja alasan dari panitia di sekolah itu untuk menolak calon siswa yang hanya tangan kosong”, ujar Dedi, salah seorang aktivis yang mengaku sudah kesal dengan permainan nakal di SMAN 8 Depok.

Tak hanya itu. Dedi juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu anak dari saudaranya dimintai uang masuk sebesar Rp 10 juta supaya bisa diterima melalui Sugiarto (Wakepsek, red).

Bukti uang yang diminta oleh pihak SMAN 8 Depok

“Anaknya Ipar saya sudah masuk. Tapi dia harus bayar Rp 10 juta melalui orang kepercayaan Sugi. Waktu uangnya belum diserahkan, anak tersebut belum dimasukkan ke grup WhatsApp sekolah. Tetapi setelah uang (yang diminta) diserahkan melalui orang kepercayaan Sugi, barulah anak tersebut dimasukkan ke grup WA”, beber Dedi sembari menunjukkan bukti uang yang diminta pihak sekolah SMAN 8 Depok.

Sugiarto, Wakil Kepala SMAN 8 Depok yang setiap tahun menangani PPDB

Tahun lalu, lanjut Dedi, SMAN 8 Depok kan sudah pernah dilaporkan ke polisi. Tetapi karena ada upaya damai dan melibatkan oknum petinggi TNI, makanya laporan itu dicabut oleh teman LSM.

Baca Juga : Bongkar Dugaan Pungli dan “Akal-akalan” Quota PPDB di SMAN 8 Depok

“Kali ini, jangan ada lagi damai-damai. Kalau perlu polisi segera mengusut kekayaan Sugiarto selama dia menangani PPDB di SMAN 8 Depok. Supaya ada efek jera untuk dia”, desak Dedi geram.

Terpisah, Muniri, Sekjen LSM Jaringan Kemandirian Nasional Kota Depok (Jaman) mengaku sangat prihatin terkait permasalahan yang terjadi di SMAN 8 Depok.

Menurut Munir (sapaan akrab Muniri, red), proses PPDB SMA tahun ajaran 2020/2021 sudah dicederai dengan adanya dugaan permainan curang yang disinyalir dilakukan oleh para oknum tenaga pendidik di Kota Depok.

“Permainan “orang dalam” itu sudah tidak asing lagi dalam proses penerimaan siswa baru. Tetapi untuk tahun ini, permainannya sudah sangat kelewatan”, ujar Munir geram.

Baca Juga : Ini, Bukti Kuitansi Pembayaran Uang Pembangunan di SMAN 8 Depok

Dikatakan Munir, masalah PPDB ini kan persoalan yang reguler terjadi setiap tahunnya. Kenapa ini terjadi ? Salah satunya karena sistem PPDB yang tertuang dalam juklak-juknis tidak dijalankan dan justru sebaliknya, yakni sistem yang ada saat ini terkesan dijadikan sebagai “alat mainan” oleh pihak-pihak tertentu.

“Sistem zonasi yang ada saat ini justru dibuat kacau. Calon siswa yang radius rumahnya lebih dekat dengan sekolah dan sebenarnya paling berhak untuk bisa diterima, justru banyak yang tidak diakomodir dengan alasan yang terkesan mengada-ada. Padahal tujuan inti dari sitem zonasi jarak itu adalah untuk mengakomodir calon siswa yang rumahnya dekat dengan lokasi sekolah. Selain itu, dengan adanya sistem zonasi juga dapat menghemat biaya dan waktu serta mempermudah pengawasan orang tua terhadap putra-putrinya”, papar Munir menjelaskan.

Pria berdarah Madura ini juga berharap agar pihak-pihak terkait yang dalam hal ini KCD 2, Kepala Sekolah dan K3S SMA di Kota Depok dapat mempertimbangkan permasalahan sebagaimana disebutkan diatas.

Baca Juga : Parah !!! Di SMAN 8 Depok, Uang Pembangunan Rp 6,5 juta per Siswa

Sayangnya, hingga berita ini dimuat, Supeni selaku Kepala SMAN 8 Depok belum bisa dikonfirmasi terkait permasalahan diatas.

Bahkan beberapa kali wartawan yang datang ke sekolah untuk mengkonfirmasikan hal inipun tetap tidak mau ditemui oleh kepala sekolah.

(Penulis : Tim JBKD)